Tindaklanjuti Aduan Sekarga, Komisi IV DPR RI Akan Panggil Direksi Garuda Indonesia

Minggu, 23 Juni 2024 11:09 WIB

Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-800 NG dengan tema Pikachu Pokemon. garuda-indonesia.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR l Faisol Rizal mengatakan akan memanggil Direksi PT Garuda Indonesia. Pemanggilan direksi tersebut sebagai tindaklanjut dari hasil rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Serikat Pekerja Garuda atau Sekarga pada Rabu 19 Juni lalu.

Saat ditanya kapan jadwal pertemuan dengan Direksi Garuda Indonesia, Faisol belum bisa memastikannya. "Yang jelas pasti akan dipanggil," katanya saat dihubungi Tempo via WhatsApp, Sabtu 22 Juni. "Jadwal nanti diinfo, ya," ia melanjutkan.

Saat ditanyai ihwal masukan dan langkah yang diambil terkait perselisihan direksi perusahaan penerbangan pelat merah dengan serikat pekerjanya itu, Faisol enggan berkomentar.

Adapun dalam rapat dengar pendapat dengan Sekarga, Rabu 19 Juni lalu, sejumlah anggota Komisi VI mempertanyakan sejumlah hal merespon kisruh di tubuh BUMN itu.

Salah satunya Anggota Komisi VI dari PDIP, Sonny Danaparamita. Menurut dia, keluhan yang disampaikan Sekarga kurang substantif dan menyangkut persoalan subjektif.

Advertising
Advertising

"Kalau modelnya seperti ini, maka bisa saja nanti ditafsirkan bahwa Sekarga mengadu domba atau membentukan DPR RI dengan mitranya," kata dia dikutip dari tayangan YouTube DPR, Jumat, 21 Juni 2024.

Anggota Komisi VI lainnya, Subardi, menyayangkan perselisihan yang terjadi antara Sekarga dan Direksi Garuda Indonesia. Terlebih di tengah kondisi keuangan perusahaan yang baru saja mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun.

"Dampak dari PMN tersebut maka bisa kita saksikan bahwa Garuda bisa mengurangi hutang yang cukup banyak, juga bisa memberikan kontribusi yang signifikan karena sudah bisa berjalan, sudah ada operasional," katanya.

Subardi menilai perselisihan tersebut bisa diselesaikan secara internal tanpa dibiarkan berlarut-larut. Ia juga menyayangkan tindakan pelaporan Sekjen Sekarga ke kepolisian terkait pencemaran nama baik salah seorang dirkeksi.

"Ini tentu sangat ironis lagi yakni gugatan yang disampaikan pertama soal pencemaran nama baik. Artinya ini sengketa dengan manajemen harusnya tak ranah pidana,” katanya.

Dia menyarankan agar Sekarga mencari cara komunikasi baru terhadap manajemen Garuda Indonesia guna menyelesaikan ragam persoalan yang ada saat ini. “Bagaimana saling instropeksi, jadi tak saling menyalahkan. Sehingga berikan waktu secukupnya untuk Garuda tapi juga memberikan ruang kepada serikat pekerja,” ujarnya.

Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Jokowi Bahas Rupiah dengan Sri Mulyani dan Gubernur BI, Profil Komisaris BSI Felicitas Tallulembang

Berita terkait

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

10 jam lalu

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

Presiden Jokowi menekankan bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara telah mengikuti aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya

Soal Calon Pimpinan DPR, Lodewijk Golkar: Kami Seperti Wayang, Tergantung Dalangnya

16 jam lalu

Soal Calon Pimpinan DPR, Lodewijk Golkar: Kami Seperti Wayang, Tergantung Dalangnya

Golkar menyebut, keputusan penunjukan pimpinan DPR berada di tangan pimpinan partai.

Baca Selengkapnya

Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

1 hari lalu

Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

Video Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di acara Lemhanas viral. Setelah itu ia dikabarkan dipecat dari PDIP.

Baca Selengkapnya

Terkini: Utang Perusahaan Media Milik Bakrie Rp 8,79 Triliun, Ekonom Sebut Kelas Menengah Rentan Jadi Miskin

1 hari lalu

Terkini: Utang Perusahaan Media Milik Bakrie Rp 8,79 Triliun, Ekonom Sebut Kelas Menengah Rentan Jadi Miskin

Empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie bisa terancam pailit. Sebanyak 12 kreditur menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Klaim Ada Peningkatan Kinerja dan Citra DPR di Bawah Kepemimpinannya

1 hari lalu

Puan Maharani Klaim Ada Peningkatan Kinerja dan Citra DPR di Bawah Kepemimpinannya

Puan Maharani menyebutkan mekanisme dan cara-cara yang dilakukan DPR dalam membuat undang-undang juga mesti diperbaiki.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Sebut Persiapan Pelantikan Anggota DPR Terpilih Sudah 90 Persen

1 hari lalu

Puan Maharani Sebut Persiapan Pelantikan Anggota DPR Terpilih Sudah 90 Persen

Pelantikan anggota DPR dijadwalkan pada Selasa, 1 Oktober 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bicara Praktik Beli Suara untuk Jadi Anggota Dewan

1 hari lalu

Politikus PDIP Bicara Praktik Beli Suara untuk Jadi Anggota Dewan

"Memilih anggota DPR hari ini, semuanya vote buying, membeli suara, bayar masyarakat," kata Mercy.

Baca Selengkapnya

Ketua DPR Puan Maharani Teken MoU Kerja Sama dengan Ketua Parlemen Papua Nugini

1 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani Teken MoU Kerja Sama dengan Ketua Parlemen Papua Nugini

MoU tersebut, kata Puan Maharani, merupakan kesepakatan untuk melakukan dialog politik yang terlembaga antarparlemen kedua negara.

Baca Selengkapnya

KY Belum Seleksi Ulang Calon Hakim Agung, Jubir: Kemungkinan Setelah DPR Baru

1 hari lalu

KY Belum Seleksi Ulang Calon Hakim Agung, Jubir: Kemungkinan Setelah DPR Baru

Melihat masa jabatan DPR yang sebentar lagi habis, besar kemungkinan pertemuan soal seleksi hakim agung akan dilakukan bersama anggota DPR baru.

Baca Selengkapnya

Penyelenggaran Haji 2024 Berakhir Tanpa Pertanggungjawaban Menag kepada DPR

1 hari lalu

Penyelenggaran Haji 2024 Berakhir Tanpa Pertanggungjawaban Menag kepada DPR

Padahal, ujar Selly, rapat evaluasi dan pertanggungjawaban haji 2024 penting diketahui untuk menyusun perencanaan ibadah haji 2025.

Baca Selengkapnya