TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan permasalahan lahan 2.086 hektare untuk proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN bakal segera rampung. Pria yang juga menjabat Plt Otorita IKN itu mengatakan bakal menyelesaikan permasalahan lahan lewat skema Pengananan Sosial Dampak Kemasyarakatan (PSDK) Plus.

“Sudah sosialisasi, 27 (Juni) sosialisasi, gusur, bayar,” ujar Basuki ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 21 Juni 2024. Nantnya, sosialisasi program PSDK Plus itu dilaksanakan Pemda Kalimantan Timur.

Basuki menuturkan, ganti rugi akan diatur dalam Surat Keputusan atau SK Gubernur Kalimantan Timur. Namun, anggarannya menggunakan anggaran Kementerian PUPR. Hanya saja, ia tidak merinci nominal yang disiapkan. “Anggarannya ada. Kebun mereka diganti, dibikinkan rumah,” ujar Basuki.

Ia berujar, ada 91 keluarga terdampak dan bakal menerima PDSK Plus. Mereka dipersilakan memilih jenis rumah. “Kami suruh mereka milih rusun atau landed (rumah tapak)” kata Basuki.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan, lahan yang pembebasannya masih berproses itu akan digunakan untuk proyek Tol 6A-6B, proyek pengendalian banjir di Sepaku, serta akses jalan menuru Masjid IKN. Khusus untuk proyek akses jalan menuju masjid, Basuki berujar, kemungkinan tidak menggunakan skema PSDK Plus. Sebab, luas lahannya hanya setengah hektar. “Mungkin dibebaskan biasa. Menurut ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) tidak perlu pakai (PSDK Plus) karena prosesnya lebih lama,” kata Basuki.

Pilihan editor: Basuki Hadimuljono Sebut Semua Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus