TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN saat membentuk program-program mendatang.

Bendahara Negara menyampaikan ini usai rapat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore, 20 Juni 2024.

Sri Mulyani menjelaskan beberapa asumsi makro yang telah disepakati pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, dan nilai tukar rupiah Rp15.300-15.900 per dolar Amerika Serikat (AS).

Lalu ada suku bunga SBN 6,9-7,2 persen, harga minyak 80-85 dollar AS per barel, lifting minyak 600-605 ribu barrel per hari, lifting gas 1.003.000 sampai 1.047.000 barel ekuivalen minyak per hari.

Mengenai APBN 2024 akan dijaga dengan melihat pergerakan kurs, harga minyak, maupun dari sisi SBN dan imbal hasilnya. “Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati karena ini adalah instrumen penting,” kata Sri Mulyani.

“Mengenai program-program baru sampai hari ini kita akan berkoordinasi dengan tim Pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme pelaksanaan program tersebut,” kata eks Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Sri Mulyani menyebut APBN 2025 masih dibahas dalam jangkauan defisit 2,21 - 2,8. Menkeu menyebut pemerintah mampu menjaga fiskal secara hati-hati dan tetap berkesinambungan namun pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan pemerintahan baru 2025.

Prabowo sudah membentuk tim gugus tugas sinkronisasi yang dipimpin oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Selain Dasco, ada Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, yang menjadi wakil ketua tim gugus tugas, beserta anggotanya, yaitu Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono, dan Prasetyo Hadi.

Output dari tim gugus tugas sinkronisasi disebut hanya membuat laporan internal yang diberikan langsung ke Prabowo Subianto. Tim Gugus Tugas ini bertanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian menjelang pergantian presiden.

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran diproyeksikan untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah nanti dilantik 20 Oktober 2024. Tim sudah menemui Sri Mulyani dan jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat, 31 Mei 2024.

Pilihan Editor: Usai Dipanggil Jokowi, Gubernur BI Sebut Tiga Faktor Ini Penyebab Rupiah Kembali Melemah