Basuki Hadimuljono Ajak WNI di Uzbekistan Ikut Bangun IKN

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 14 Juni 2024 11:04 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak warga negara Indonesia atau WNI yang bekerja di Uzbekistan untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

“Kami sangat welcome jika ada yang berminat untuk bekerja di IKN. Pembangunan IKN perlu banyak orang, masih banyak paket pekerjaan yang akan dilelang,” kata Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024.

Dalam kunjungan kerjanya ke Uzbekistan, Menteri PUPR menyempatkan bertemu dengan para warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sektor konstruksi di Tashkent, Uzbekistan.

Terdapat sekitar 160 orang WNI yang saat ini bekerja di Uzbekistan, termasuk 52 orang yang bekerja di sektor konstruksi. Basuki menyampaikan rasa bangganya kepada para WNI pekerja konstruksi yang bisa membawa harum nama Indonesia di Uzbekistan.

“Pengalaman bekerja di negeri orang pasti menjadi bekal yang bermanfaat dengan standar yang baik untuk dipraktikkan di Indonesia. Jika pulang kembali ke Indonesia harus memiliki kelebihan skill yang bisa ditularkan kepada rekan-rekan di Indonesia,” katanya.

Advertising
Advertising

Pada kesempatan ini, Basuki menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2015-2023. Pada bidang sumber daya air, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 43 unit bendungan, pembangunan 1.181.120 hektare daerah irigasi, rehabilitasi 4.344.317 hektare jaringan irigasi, penyediaan 44,27 m3/detik air baku, pembangunan 1.347 unit embung serta 2.002 km pengendali banjir dan pengaman pantai.

Pada bidang jalan dan jembatan, telah terbangun 2.050 km jalan tol, 5.833 km jalan nasional baru, 122.492 m jembatan, 25.638 m flyover/underpass, dan 583 unit jembatan gantung. Untuk bidang permukiman telah disediakan SPAM kapasitas 33.275 liter/detik, pengelolaan sampah dan sanitasi untuk 13,2 juta KK, penanganan kawasan permukiman 93.943 Ha, pengembangan 15 kawasan PLBN Terpadu, serta 3.443 unit prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar.

Kemudian pada bidang perumahan, Kementerian PUPR telah membangun 65.235 unit rumah susun, 37.516 unit rumah khusus, 1.432.278 unit rumah swadaya, dan 220.656 unit prasarana dan sarana utilitas. Selain itu, Basuki juga menyampaikan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Terdapat 104 paket pekerjaan untuk pembangunan IKN tahun 2020-2024 dengan progres fisik telah mencapai 41,3 persen. Sebanyak 25 paket sudah selesai, 61 paket dalam proses konstruksi, dan 18 paket dalam tahap persiapan atau proses lelang,” ujar Basuki.

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

Berita terkait

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

9 jam lalu

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

Presiden Jokowi menekankan bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara telah mengikuti aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya

KIM Pastikan Prabowo Bakal Lanjutkan Megaproyek IKN

10 jam lalu

KIM Pastikan Prabowo Bakal Lanjutkan Megaproyek IKN

Anggaran IKN mengalami penurunan dalam RAPBN 2025 atau untuk era pemeritahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Klaim Jokowi Pemindahan IKN Kehendak Rakyat, Berikut Serba-serbi Masalah IKN

14 jam lalu

Klaim Jokowi Pemindahan IKN Kehendak Rakyat, Berikut Serba-serbi Masalah IKN

Jokowi klaim bahwa pemindahan ibu kota negara dan pembangunan IKN merupakan kehendak rakyat. Apa saja masalah yang melingkupi IKN?

Baca Selengkapnya

Terkini: Utang Perusahaan Media Milik Bakrie Rp 8,79 Triliun, Ekonom Sebut Kelas Menengah Rentan Jadi Miskin

1 hari lalu

Terkini: Utang Perusahaan Media Milik Bakrie Rp 8,79 Triliun, Ekonom Sebut Kelas Menengah Rentan Jadi Miskin

Empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie bisa terancam pailit. Sebanyak 12 kreditur menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

1 hari lalu

Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

Jokowi klaim proyek IKN di Kalimantan Timur bukanlah keputusan Presiden saja melainkan keputusan seluruh rakyat. Sejumlah kritik untuk IKN muncul.

Baca Selengkapnya

PUPR: Pemerintah Fokus Peta Jalan Pembangunan Gedung Hijau Sektor Publik

1 hari lalu

PUPR: Pemerintah Fokus Peta Jalan Pembangunan Gedung Hijau Sektor Publik

PUPR menyebut peta jalan penyelenggaraan bangunan gedung hijau (BGH) akan diprioritaskan pada sektor publik atau gedung-gedung pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api

Akademisi Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai bandara di IKN tak layak jika akan difungsikan sebagai bandara komersil.

Baca Selengkapnya

Jokowi Berkali-kali Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Digagas Sejak Era Sukarno

1 hari lalu

Jokowi Berkali-kali Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Digagas Sejak Era Sukarno

Jokowi mengatakan ide pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta bukanlah hal baru, sudah ada sejak era Presiden Sukarno.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bilang Keputusan Pindah IKN dari Seluruh Rakyat Bukan Mau Presiden Saja, Tapi Survei Berkata Lain

1 hari lalu

Jokowi Bilang Keputusan Pindah IKN dari Seluruh Rakyat Bukan Mau Presiden Saja, Tapi Survei Berkata Lain

Jokowi sebut keputusan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN disetujui seluruh rakyat melalui DPR. Survei bilang lain.

Baca Selengkapnya

Target Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, Ini Peta Jalan Gedung Hijau yang Dibuat Pemerintah

1 hari lalu

Target Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, Ini Peta Jalan Gedung Hijau yang Dibuat Pemerintah

Penurunan emisi gas rumah kaca di subsektor bangunan gedung di Tanah Air ditarget mencapai 36 juta ton CO2 hingga 2030.

Baca Selengkapnya