TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik defisit di kisaran 2,45-2,82 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Langkah Bendahara Negara ini akhirnya memicu respons dari masyarakat.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, Gde Siriana, mengatakan negara saat ini tak hanya mengalami defisit anggaran yang berpotensi lebih dari 3 persen. Dia menyebut Indonesia juga mengalami defisit transaksi berjalan.

“Artinya saat ini terjadi double deficit. Soal dampak silakan tanya pada pakar ekonomi,” kata Sirina dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 16 Juni 2024.

Dia menyebut situasi itu tak bakal terjadi kalau penerimaan negara lebih besar dan tak ada kebocoran. Kalau itu terjadi, kata dia, karena penyelundupan dan korupsi.

“Yang mau saya tambahkan adalah penerimaan negara seharusnya bisa lebih besar jika tidak terjadi kebocoran-kebocoran,” kata dia.

Oleh karena itu, Sirina berharap pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengoptimalkan penerimaan negara. Caranya, kata dia, dengan memberantas penyelundupan dan korupsi.

“Jika bisa diselamatkan 30 persennya aja, itu udah nambah penerimaan negara. Kalau penerimaan negara defisit akibat belanja yang lebih besar dari penerimaan, terus kapan bisa jadi negara kaya,” kata dia.

Dia mencontohkan, orang yang memiliki banyak harta alias kaya itu bukan karena penerimaan yang tinggi, tapi kemampuan menyimpan uang yang baik.

“Karena kemampuan savingnya, tabungannya nambah terus. Kalo sekarang negara malah nambah terus defisitnya, utangnya nambah terus, kapan kayanya,” kata dia.

Tak hanya itu, dia juga Prabowo akan memberi contoh dengan menangkap penyelundup tambang, minyak, kayu, dan sumber daya yang membuat defisit itu terjadi.

Dia menyebut defisit anggaran APBN pada 2025 akan terus terjadi karena kebutuhan masyarakat untuk belanja akan bertambah.

“Hukum berat mereka. Kalo perlu berlakukan hukuman mati. Tanpa kasih contoh, kebocoran negara akibat penyelundupan dan korupsi gak akan berkurang,” kata dia.

Dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024 sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik defisit di kisaran 2,45-2,82 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Ia menyampaikan bahwa APBN 2025 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur guna memaksimalkan kemampuan fiskal untuk program pemerintah selanjutnya.

"Defisit yang kami sampaikan antara 2,45 persen hingga 2,82 persen, yang akan membiayai seluruh program prioritas pemerintah baru," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025, Bendahara Negara itu menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di kisaran 5,1-5,5 persen. Target pertumbuhan ini menurutnya ambisius, namun masih realistis.

Kemudian agar kondisi fiskal tetap sehat dalam menyambut pemerintahan baru, Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah mendesain rasio utang pada batas yang aman di rentang 37,9-38,71 persen terhadap PDB.

Ia menyampaikan bahwa APBN 2025 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur untuk memaksimalkan kemampuan fiskal untuk program pemerintah selanjutnya.

“Pembiayaan akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, prudent, dan sustainable melalui berbagai manajemen utang Indonesia yang terus di benchmark secara global," ujarnya.

Bendahara Negara itu mengatakan bahwa agar tetap menjaga rasio utang, Kemenkeu akan memaksimalkan pembiayaan internal seperti melalui Badan Layanan Umum (BLU) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang