TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Trenggono dikritik di dalam rapat kerja Komisi IV itu karena mengusulkan tambahan anggaran KKP pada 2025 hanya sekitar Rp 10,7 triliun.

"Saya membaca usulan anggaran yang disampaikan tidak disetujui Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Menteri Keuangan. Ini salah satu paradigma salah terkait pembangunan perikanan," kata anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Saadiah Uluputty dalam rapat kerja di Senayan, Selasa, 11 Juni 2024.

Saadiah mengatakan, pemerintah kerap menyampaikan pentingnya ekonomi maritim. Menurut dia, biaya yang diusulkan KKP sekitar Rp 10 triliun itu tidak cukup dengan wacana membangun ekonomi maritim tersebut. Dia membandingkan jumlah anggaran KKP dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR.

Saadiah mengatakan, Kementerian PUPR sendiri mempunyai anggaran sebesar Rp 146,98 triliun. Kementerian Pertahanan Rp 135,4 triliun. Kepolisian RI mempunyai anggaran Rp 114 triliun. "Padahal potensi sumber daya alam kita yang ada di laut mendapatkan jatah anggaran yang sangat sedikit," tutur dia, di depan peserta rapat.

Menurut dia, anggaran yang diajukan KKP Rp 6,2 triliun dan diusulkan di atas Rp 10 triliun. "Kenapa tidak mengusulkan Rp 50 triliun saja, Pak?" ujar dia. Sa'dia menjelaskan, usulan anggaran yang dibacakan dalam rapat kerja ini, bahkan belum mencapai setengah dari anggaran Kementerian Pertahanan dan Polri.

"Saya kritik keras (anggaran KKP) ini. Kita undang di sini Bappenas dan Menkeu, Pak Menteri. Kami sampaikan bagaimana paradigma mereka perihal pembangunan sektor perikanan," katanya. Saadiah mengatakan, jika Indonesia menginginkan digdaya dari laut, seluruh sumber daya dan paradigma harus dikerahkan memajukan sumber daya di laut.

"Kalau ini mau maju, mari kita care terkait politikus well untuk anggaran ini," tutur dia, melanjutkan. Potes yang disampaikan agar ada penambahan anggaran KKP supaya setara dengan kementerian lain, itu merupakan sikapnya mewakili daerahnya, Maluku, dengan potensi perikanan cukup besar.

Dia menyatakan, PKS mendorong KKP untuk memperbaiki nilai tukar nelayan (NTN) pada wilayah-wilayah sentra perikanan nasional seperti di wilayah timur Indonesia. Hal ini, kata dia, mendorong pemerintah supaya sektor perikanan berfungsi bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami yang punya potensi perikanan besar justru menjadi daerah dengan penyumbang kemiskinan terbesar," kata dia. "Karena itu saya minta ada Kampung Nelayan Maju dan Kampung Nelayan Modern, khususnya di WPP-718 (wilayah pengelolaan perikanan) Aru, Pak Menteri."

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang