DPR Minta Menteri Kelautan Subsidikan Bahan Bakar untuk Nelayan

Reporter

Ikhsan Reliubun

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 11 Juni 2024 14:22 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memperhatikan kebutuhan nelayan. DPR menyebutkan kebutuhan nelayan itu di antaranya bahan bakar minyak.

"(Perhatikan) kebutuhan-kebutuhan nelayan Pak Menteri. Kami melihat kesulitan kapal-kapal nelayan untuk beroperasi," kata anggota DPR Fraksi Partai Golkar Hanan A. Rozak, dalam rapat kerja bersama Menteri Trenggono Fraksi Partai Golkar di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024.

Menurut Hanan, kesulitan itu perihal bahan bakar yang membuat kadang mandek melaut itu akibat kekurangan suplai bahan bakar. Sehingga di masa mendatang para nelayan bisa memperoleh bahan bakar bersubsidi.

"Kalau yang lain bisa memperoleh bahan bakar bersubsidi, ke depannya nelayan juga perlu diperhatikan," ucap dia.

Hanan mengungkit Kampung Nelayan Maju atau Kampung Nelayan Modern berdasarkan program Kementerian Kelautan. Dia mengatakan, saat diamati di lapangan, program itu sangat dirasakan masyarakat. Menurut dia, sebelumnya ada program perbaikan rumah nelayan.

Advertising
Advertising

Namun yang dilakukan Kementerian Kelautan sekarang cukup terencana dengan baik. Sehingga Hanan meminta Trenggono untuk meningkatkan dan memperluas pembangunan rumah kepada nelayan tersebut.

Dia meminta Trenggono supaya program rumah nelayan tersebut perlu ditingkatkan dan diperluas. Dia mencontohkan, jika pembangunan rumah nelayan baru tersebar di lima lokasi, jumlah itu perlu diperluas. "Bila perlu ditingkatkan kembali," ucap dia.

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

Berita terkait

Aria Bima Mendorong Solusi Pertambangan Timah Ilegal

2 jam lalu

Aria Bima Mendorong Solusi Pertambangan Timah Ilegal

Panja Timah ingin memitigasi proses penambangan timah ilegal di Bangka setelah melihat langsung perbedaan tambang ilegal dan legal.

Baca Selengkapnya

DPR Tak Sepakat Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus

15 jam lalu

DPR Tak Sepakat Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus

Menurut Ace, keputusan pengalihan kuota haji tambahan tak sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Masih Kaji BUMN yang Sehat dan Sakit, Anggota Dewan Minta Daftar Pastinya

23 jam lalu

Sri Mulyani Masih Kaji BUMN yang Sehat dan Sakit, Anggota Dewan Minta Daftar Pastinya

Menkeu Sri Mulyani masih mengkaji klasterisasi perusahaan BUMN ke dalam empat kuadran yang telah dibuat, dari yang paling sehat sampai yang sakit dan perlu ditutup

Baca Selengkapnya

KPK Sudah Tetapkan 100 Tersangka Korupsi Sepanjang 2024

1 hari lalu

KPK Sudah Tetapkan 100 Tersangka Korupsi Sepanjang 2024

KPK mengungkapkan sudah ada 100 orang tersangka kasus korupsi yang diproses selama 2024 berdasarkan data per 31 Mei.

Baca Selengkapnya

Deretan Kritik DPR Atas Serangan Ransomware, Kominfo Diminta Untuk Membentuk Satgas

2 hari lalu

Deretan Kritik DPR Atas Serangan Ransomware, Kominfo Diminta Untuk Membentuk Satgas

DPR memberikan kritik terhadap insiden serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Baca Selengkapnya

Tindakan Fraksi PAN DPR Bila Ada Anggotanya Terlibat Judi Online

4 hari lalu

Tindakan Fraksi PAN DPR Bila Ada Anggotanya Terlibat Judi Online

PAN meminta PPATK memberikan daftar nama Anggota DPR dan DPRD yang terkait judi online kepada seluruh fraksi.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Lakukan Ini setelah Serangan Ransomware ke PDNS

4 hari lalu

Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Lakukan Ini setelah Serangan Ransomware ke PDNS

Komisi I DPR berpendapat keamanan siber adalah isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Pansus Haji, Minta Penyelesaiannya Cukup Lewat Raker dan Panja

4 hari lalu

PAN Tolak Pansus Haji, Minta Penyelesaiannya Cukup Lewat Raker dan Panja

PAN menyatakan tidak sepakat atas pembentukan pansus haji yang diusulkan Tim Pengawas Haji DPR.

Baca Selengkapnya

Serangan Siber Terus Berulang, DPR: Kecelakaan atau Kebodohan?

4 hari lalu

Serangan Siber Terus Berulang, DPR: Kecelakaan atau Kebodohan?

Usai terjadi serangan siber, BSSN mengungkap hanya dua persen data di PDNS yang di-backup oleh Kemenkominfo.

Baca Selengkapnya

BSSN Pertimbangkan Bantuan dari 10 Negara Atasi Serangan Siber PDN

4 hari lalu

BSSN Pertimbangkan Bantuan dari 10 Negara Atasi Serangan Siber PDN

BSSN menyebut belum bisa menangkap pelaku atau hacker yang menyerang PDN lantaran baru menemukan indikasi-indikasinya dan masih menunggu hasil forensik.

Baca Selengkapnya