TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim tidak ada masalah soal investasi untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal ini juga memastikan tidak ada keluhan dari investor setelah Bambang Susantono mundur sebagai Kepala Otorita IKN. “Semua jalan kok. Enggak ada keluhan (dari investor). Malah mereka bersyukur kok, bisa lebih cepat karena ditangani oleh Pak Basuki,” kata Bahlil ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024, usai dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Yang dirujuk Bahlil adalah Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditugasi Presiden Joko Widodo sebagai Plt Kepala Otorita IKN. Basuki mengambil alih tugas Kepala Otorita usai pengunduran diri Bambang Susantono diumumkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024.

Saat Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe mundur dari Otorita IKN, sejumlah masalah etrkait pembangunan Nusantara kembali menguak di antaranya, eksekusi anggaran, konflik sosial, hingga minimnya minat investor asing. Namun Bahlil memastikan, usai keduanya mundur dan ada pergantian Kepala Otorita IKN, tak ada proyek yang terganggu. “Jadi kalau dia mundur, bukan berarti IKN macet. Masa macet? Enggak benar itu,” kata Bahlil.

Walau demikian, Bahlil tak membeberkan pasti bagaimana minat investor untuk berinvestasi di IKN saat ini. Ia hanya mengatakan akan mengabari lagi jika memang sudah ada investor yang masuk.

Total investasi yang masuk ke IKN sebesar Rp 49,6 triliun. Nilai tersebut berasal dari 32 institusi yang melakukan groundbreaking dari September 2023 hingga Maret 2024. Sampai saat ini belum ada realisasi dana dari investor asing. Pihak swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan IKN. Sebab sampai tahun ini, total anggaran untuk IKN sejak 2022 sebesar Rp 72,3 triliun.

Pemerintah menetapkan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun, sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pihak swasta.

Pilihan editor: Deretan Masalah Pembangunan IKN yang Ditemukan BPK: Rencana Pendanaan, Lahan Infrastruktur hingga..