Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Basuki Hadimuljono mengatakan ada kemungkinan pelaksanaan program Tapera akan diundur.

“Kami dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust (kepercayaan), sehingga kami undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa harus tergesa-gesa,” kata Basuki Hadimuljono usai rapat kerja dengan Komisi V di DPR, Senayan, Kamis, 6 Juni 2024.

Solihin menolak pendapat Basuki itu. Menurut dia, kapan pun diberlakukan, Tapera tetap akan menyesengsarakan pekerja. Karena itu, dia menuntut implementasi Tapera tidak hanya ditunda, tetapi dicabut. "Walaupun diberlakukan 2027, apa bedanya," kata dia.

Dalam konferensi pers itu, DPP Apindo DKI Jakarta tak sendiri menolak Tapera. Bersama mereka, sejumlah federasi serikat pekerja (FSP) hadir, yakni FSP Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI), FSP Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI KSBSI), FSP Serikat Pekerja Nasional (SPN/KSPI), FSP Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), FSB Kimia Industri Umum, Farmasi, Kesehatan (KIKES), dan FSP Kimia Energi Pertambangan (KEP).

Pilihan Editor: Wajib Mulai 1 Juli, Ini Tahapan Pembuatan SIM Pakai BPJS Kesehatan

• Sebelumnya
• 1
• 2