Indofarma: Mengalami Kerugian hingga Penyimpangan Keuangan

Reporter

Yolanda Agne

Editor

Bram Setiawan

Sabtu, 8 Juni 2024 18:04 WIB

Logo Indofarma.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan farmasi Indofarma tersandung sejumlah masalah. Audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk. Kasus ini juga berimbas terhadap saham Indofarma (INAF).

1. Rugi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, PT IGM mengadakan alat kesehatan tanpa studi kelayakan. Penemuan itu juga mengungkapkan perusahaan farmasi menjual produk tanpa analisis kemampuan keuangan pelanggan.

Ketua BPK Isma Yarun menjelaskan, pengadaan alat tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisis kemampuan keuangan pelanggan mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp146,57 miliar. BPK telah mencantumkan temuan itu dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2 Tahun 2023.

“(Potensi kerugian) terdiri dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar dan persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar,” kata Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023–2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Juni 2024.

Advertising
Advertising

2. Saham Indofarma (INAF) Turun

Kasus ini berimbas terhadap saham Indofarma, terlihat dari penutupan perdagangan pada 3 Juni 2024. Saham INAF berada di level Rp202 per lembar atau turun 61,89 persen.

“Pada akhirnya investor banyak melepas saham INAF sehingga menyebabkan penurunan harga yang signifikan,” kata Head Costumer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi, Senin 3 Juni 2024.

3. Gaji Karyawan Belum Dibayar

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, merespons ihwal isu gaji karyawan PT Indofarma Tbk (INAF) yang belum dibayarkan. Dia mengungkap, pembayaran gaji yang lambat menjadi salah satu aspek imbas kasus Indofarma.

"Tahun lalu sudah dibayar sama Biofarma. Ya sekarang sudah mulai ngadat, karena sudah terlalu banyak uang Biofarma yang disedot oleh Indofarma," kata Arya pada Selasa, 21 Mei 2024.

Arya menyampaikan, sejak 2023 gaji karyawan Indofarma dibayarkan induk usahanya PT Biofarma (Persero). Namun, Biofarma berhenti menggelontorkan uang untuk Indofarma karena jumlah pembayaran sudah mencapai miliaran rupiah.

4. Dilaporkan ke Kejaksaan Agung

Penyimpangan tersebut telah dilaporkan kepada Jaksa Agung di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin, 20 Mei 2024. Dalam laporan itu, BPK menyebut penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rp371,83 miliar.

Selain penyerahan hasil pemeriksaan investigatif, BPK juga telah menyerahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Ahad, 5 Mei 2024 berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Linkadata Citra Mandiri Tahun 2016 hingga 2019.

5. Masalah Indofarma dari Anak Usahanya

Dikutip dari Antara, Arya Sinulingga menyebutkan, akar masalah terjadinya dugaan penyimpangan (fraud) pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk (INAF) berasal dari anak perusahaannya PT Indofarma Global Medika yang tidak menyetorkan hasil dari pendistribusian produk Indofarma.

"Di sana ditemukan ada Rp470 miliar, dana yang harusnya masuk ke Indofarma, itu enggak disetor oleh Indofarma Global Medika," kata Arya melalui video konfirmasi yang dikutip di Jakarta, Rabu 22 Mei 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, semua distributor telah membayar tagihan kepada Indofarma Global Medika. Namun, tagihan-tagihan tersebut tidak pernah sampai kepada Indofarma.

HAN REVAN PUTRA | SAVERO ARISTIA WIENANTO | RIANI SANUSI PUTRI | ANTARA

Pilihan Editor: Audit BPK Temukan Indofarma Terjerat Pinjol, Berapa Potensi Kerugian yang Timbul?

Berita terkait

Diskusi Marah-Marah kepada Private Jet dan Fufufafa Dibatalkan Sepihak, ICW: Permintaan Petinggi BUMN

9 jam lalu

Diskusi Marah-Marah kepada Private Jet dan Fufufafa Dibatalkan Sepihak, ICW: Permintaan Petinggi BUMN

Peneliti ICW menjelaskan, Kala di Kalijaga diminta untuk membatalkan izin penggunaan tempat itu atas perintah pimpinan BUMN.

Baca Selengkapnya

Ekonom Celios Kritik Pengelolaan Bandara IKN Dibuka untuk Asing

2 hari lalu

Ekonom Celios Kritik Pengelolaan Bandara IKN Dibuka untuk Asing

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengkritik rencana Kemenhub bukan pengelolaan Bandara IKN untuk asing

Baca Selengkapnya

Celios Beberkan 10 Lubang Fiskal Warisan Jokowi: Lonjakan Utang hingga Delusi Pembangunan IKN

4 hari lalu

Celios Beberkan 10 Lubang Fiskal Warisan Jokowi: Lonjakan Utang hingga Delusi Pembangunan IKN

Pengamat dari Celios membeberkan sepuluh lubang fiskal yang diwariskan oleh Jokowi. Mulai dari banyaknya utang hingga delusi pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Serapan Gabah Petani Menjadi Sorotan

4 hari lalu

Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Serapan Gabah Petani Menjadi Sorotan

Pengamat pertanian dari CORE, Eliza Mardian, menyoroti langkah Menteri Erick Thohir merombak direksi Bulog. Serapan gabah petani dinilai belum maksima

Baca Selengkapnya

Wamen BUMN Beberkan Alasan Erick Thohir Rombak Direksi Bulog

5 hari lalu

Wamen BUMN Beberkan Alasan Erick Thohir Rombak Direksi Bulog

Kementerian BUMN mengatakan bakal ada perubahan fungsi Bulog ke depan sehingga dilakukan perombakan direksi

Baca Selengkapnya

Terkini: Politisi Partai Mendominasi Keanggotaan BPK, Jokowi Kembali Minta Maaf

6 hari lalu

Terkini: Politisi Partai Mendominasi Keanggotaan BPK, Jokowi Kembali Minta Maaf

Terkini: Anggota baru BPK terpilih didominasi oleh politisi dari partai politik. Presiden Jokowi kembali minta maaf menjelang akhir jabatannya.

Baca Selengkapnya

3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

6 hari lalu

3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

DPR menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI terhadap lima anggota terpilih BPK periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya

Sidang Paripurna DPR Setujui Lima Calon Auditor BPK Pilihan Komisi XI

6 hari lalu

Sidang Paripurna DPR Setujui Lima Calon Auditor BPK Pilihan Komisi XI

DPR RI menyetujui lima calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Mantan Timses Prabowo-Gibran Menjadi Wakil Dirut Bulog, Pengamat: Upaya Menguasai Posisi Strategis

6 hari lalu

Mantan Timses Prabowo-Gibran Menjadi Wakil Dirut Bulog, Pengamat: Upaya Menguasai Posisi Strategis

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Marga Taufiq, mantan Tim Sukses Prabowo-Gibran, sebagai Wakil Dirut Bulog. Upaya menguasai posisi strategis?

Baca Selengkapnya

Terkini: Sri Mulyani di Deretan Menteri yang Pamit Jelang Akhir Masa Jabatan, Hari Ini Pendaftaran CPNS Terakhir

6 hari lalu

Terkini: Sri Mulyani di Deretan Menteri yang Pamit Jelang Akhir Masa Jabatan, Hari Ini Pendaftaran CPNS Terakhir

Menjelang pergantian masa pemerintahan Presiden Jokowi menuju Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang, sejumlah menteri mulai berpamitan.

Baca Selengkapnya