TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan kendaraan berbahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM) nantinya tidak boleh masuk di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebab IKN dirancang sebagai kota yang menggunakan energi hijau. Ia mengatakan, hal ini bakal diatur Otorita IKN.

"Yang boleh (digunakan di IKN) hanya EV (electric vehicle/kendaraan listrik)" kata Jokowi dalam sambutannya di seremoni peresmian pembangunan Nusantara Sustainability Hub di IKN, Rabu, 5 Juni 2024, dipantau Tempo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. "Sehingga, kita harapkan kualitas udara di IKN betul-betul di bawah 20."

Melalui kewajiban penggunaan kendaraan listrik, Jokowi optimistis indeks kualitas udara di ibu kota baru bisa mencapai angka 0. Artinya, akan jauh berbeda dengan Jakarta yang indeks kualitas udaranya di atas 100. "Standar udara yang baik, indeksnya di 0 sampai 50. Di Jakarta jauh sekali dari standar," kata dia.

Menyoal penggunaan kendaraan listrik, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah mengatakan kementeriannya tengah menyiapkan mekanisme pengadaan kendaraan listrik untuk IKN. Ia menuturkan pengadaan yang diprioritaskan di IKN adalah kendaraan listrik umum. Rencana tersebut sudah dibahas Kemenhub bersama Otorita IKN.

"Jadi ada dari Balikpapan, dari bandara ke kota dan ada yang di sekitar kota," kata Budi Karya ketika ditemui di sela acara Sustainable E-mobility Event di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024

Setelah pengadaan kendaraan listrik umum, Budi Karya menambahkan baru dilakukan pengadaan kendaraan listrik individu, misalnya untuk pejabat negara. Ia menargetkan pembahasan mekanisme ini dalam satu-dua pekan mendatang. "Sehingga, nanti instansi harus membeli atau mengadakan, atau leasing," tuturnya.

Adapun sebelumnya, Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah alias Dian menyebut penggunaan kendaraan listrik di IKN secara keseluruhan ditargetkan pada 2045. Namun, selama masa transisi penggunaan kendaraan listrik akan diterapkan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

"Kita coba dulu di KIPP yang net zero carbon, tidak ada kendaraan bensin,” ujar dia saat ditemui di Gedung Sequis Center, Jakarta Selatan, pada Selasa, 5 Desember 2023.

Dian juga mengatakan IKN harus memiliki komitmen kuat agar tercapai 80 persen kendaraan adalah transportasi publik. Semua itu dibangun dari nol, dan akan memastikan adanya mobilitas yang aktif mulai dari walking (berjalan kaki), cycling (bersepeda), dan public transportation (transportasi publik).

Bahkan, di IKN akan ada micromobility—kendaraan mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak bermotor yang berkecepatan di bawah 25 kilometer per jam dan ideal untuk perjalanan jarak pendek. “Micromobility-nya itu tidak boleh di jalan raya lho, ada khususnya yang kita buat,” tutur Dian.

RIRI RAHAYU | MOH. KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Tentang Mundurnya Bambang dan Donny sebagai Pimpinan Otorita IKN, Ini Pendapat Wapres sampai Luhut