TEMPO.CO, Jakarta - Mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, menimbulkan berbagai spekulasi. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menduga keduanya mundur karena turunnya komitmen dan dukungan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini terlihat dari sikap kubu Prabowo yang menyampaikan bahwa program makan siang gratis adalah program utama.

"Di beberapa kesempatan lain, presiden terpilih maupun tim utamanya juga secara terbuka menyampaikan bahwa IKN tetap dilanjutkan tapi tidak lagi menjadi prioritas," kata Yusuf kepada Tempo, Senin, 3 Juni 2024.

Menurut Yusuf, hal ini masuk akal karena keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehingga program makan siang gratis tidak bisa jalan berbarengan dengan proyek IKN.

Namun dampaknya, menurut Yusuf, situasi ini akan membuat investor semakin enggan masuk. Walhasil, peluang penyelesaian pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu semakin kecil.

Musababnya, dengan dukungan besar dari pemerintahan Presiden Jokowi pun, kata dia, investor masih enggan masuk IKN. "Ini karena ketidakpastian megaproyek ini," kata Yusuf. Ia mengatakan investor yang berani masuk adalah investor domestik yang punya pertimbangan non-komersial.

Istana mengumumkan pengunduran diri Bambang dan Dhony dari Otorita IKN pada Senin, 3 Juni 2024. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan Presiden Jokowi telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat untuk keduanya, sebelum mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai Plt Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Kendati begitu, Pratikno tidak membeberkan alasan Bambang dan Dhony resign. Ia menyampaikan alasan itu tidak disampaikan dalam surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Jokowi. Namun, ia berujar, pengunduran diri itu bukan keputusan mendadak. "Sudah lama pembicaraan. Tapi surat (Keputusan Presiden) memang baru," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.

Senada dengan Yusuf Wibisono, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan mundurnya Bambang dan Dhony memberi sinyal negatif bagi pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Keberlanjutan proyek akan menjadi tanda tanya. Ini cerminan kurang baik, sinyal negatif untuk kepastian proyek IKN, terutama di pemerintah baru," kata Bhima, Senin, 3 Juni 2024

Situasi itu pun, kata Bhima, menimbulkan keraguan investor, baik domestik maupun investor asing, untuk menanam modal di IKN. Apalagi Bambang dan Dhony mundur ketika baru dua tahun menjabat. Sebagai informasi, Presiden Jokowi melantik keduanya pada 10 Maret 2024.

"Ini sinyal buruk bagi kepastian berusaha karena menunjukkan ada masalah yang membuat Kepala Otorita IKN mundur. Apakah ada tekanan atau karena tahu bahwa sedang menjalankan penugasan yang sangat berat dan tidak mungkin dilakukan," ujar Bhima.

RIRI RAHAYU | CAESAR AKBAR

Pilihan Editor: Perusahaan HTI PT Mayawana Persada Diduga Sebabkan Deforestasi Besar di Ketapang, Kalimantan Barat