Jokowi Lanjutkan Program Bansos Beras 10 Kilogram, Hingga Kapan?

Senin, 3 Juni 2024 21:46 WIB

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menyetujui bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) untuk dilanjutkan. Program ini menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, hari ini Bapak Presiden Jokowi telah memberikan persetujuan keberlanjutan banpang (bantuan pangan) beras untuk terus dikucurkan kepada 22 juta keluarga se-Indonesia, berupa beras kualitas terbaik dari Bulog 10 kilogram per keluarga per 2 bulan,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Jokowi, kata Arief, telah menyetujui bantuan pangan beras diteruskan lagi setelah bulan Juni ini. “Jadi program pro rakyat ini di 2024 ini akan berlangsung lagi setelah Juni ini, tepatnya di Agustus, Oktober, dan Desember,” tuturnya.

Dengan begitu, kehadiran dan perhatian pemerintah akan terus menyokong perekonomian 22 juta keluarga penerima manfaat. Sebanyak 22 juta keluarga itu setara dengan sekitar 89 juta orang. "Artinya hampir sepertiga rakyat Indonesia yang diberikan beras Bulog yang berkualitas baik dari pemerintah,” ujar Arief.

Arief menilai keberlanjutan bantuan pangan beras itu menjadi hal penting, apalagi harga pangan global mulai naik. Oleh sebab itu, Indonesia harus mulai bersiap dalam mengantisipasi hal tersebut.

Advertising
Advertising

“Kita di Indonesia punya banpang ini karena tidak ada negara lain yang memberikan bantuan pangan gratis dalam bentuk beras," kata Arief. "Dengan instrumen ini, kita yakin dapat menjaga kondisi perberasan sekaligus inflasi nasional."

Ia lalu mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024, inflasi beras secara bulanan berada cukup tinggi di angka 5,32 persen. Namun inflasi beras melemah dengan di Maret 2024 menurun ke 2,06 persen dan April 2024 tercatat minus 2,72 persen.

Teranyar, inflasi beras di Mei 2024 kembali melemah menjadi minus 3,59 persen dengan andil terhadap inflasi minus 0,15 persen. Kondisi itu dipengaruhi ketersediaan stok beras yang memadai disebabkan produksi beras dalam negeri 3 bulan terakhir cukup tinggi.

Sementara itu, pada Maret 2024, produksi beras tercatat memiliki angka potensi 3,38 juta ton. Di April 2024 angka potensi di 5,31 juta ton dan Mei 2024 di 3,58 juta ton.

Pilihan Editor: Segini Gaji yang Dilepas Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe saat Tak Lagi Pimpin Otorita IKN

Berita terkait

Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

2 jam lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan perihal perbedaan persentase target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen asumsi dasar ekonomi makro 2025 dengan RKP 2025.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tertawa Ditanya Peluang Kaesang Maju Pilgub Jakarta

3 jam lalu

Jokowi Tertawa Ditanya Peluang Kaesang Maju Pilgub Jakarta

Kaesang masuk radar sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Maju, pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kaesang Pangarep Bakal Maju Pilgub 2024, Ini Daftar 17 Bisnis Miliknya

3 jam lalu

Kaesang Pangarep Bakal Maju Pilgub 2024, Ini Daftar 17 Bisnis Miliknya

Bisnis yang dijalankan Kaesang Pangarep bergerak di sejumlah bidang, di antaranya adalah kuliner, fesyen hingga aplikasi digital.

Baca Selengkapnya

BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 25,22 Juta Orang, Berikut 9 Kriteria Penduduk Miskin

3 jam lalu

BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 25,22 Juta Orang, Berikut 9 Kriteria Penduduk Miskin

BPS menyebut bahwa saat ini jumlah penduduk miskin 25,22 juta. Berikut 9 kriteria penduduk miskin berdasarkan Keputusan Menteri Sosial.

Baca Selengkapnya

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

3 jam lalu

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hormati Putusan DKPP soal Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

4 jam lalu

Jokowi Hormati Putusan DKPP soal Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

DKPP menyatakan bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu berinisial CAT.

Baca Selengkapnya

Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

5 jam lalu

Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

Badan Anggaran DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025, setelah rapat bersama Menkeu, Kepala Bappenas, dan Gubernur BI.

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Dorong Pemda Lakukan Upaya Konkret Tekan Inflasi

5 jam lalu

Irjen Kemendagri Dorong Pemda Lakukan Upaya Konkret Tekan Inflasi

Kegiatan operasi pasar murah harus dilaksanakan dengan serius dan dilakukan secara berkelanjutan agar memiliki dampak signifikan.

Baca Selengkapnya

Pemkab Banyuasin Menggelar Operasi Pasar Murah

6 jam lalu

Pemkab Banyuasin Menggelar Operasi Pasar Murah

Operasi pasar murah menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat karena bisa membantu meringankan beban perekonomian khususnya pada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.

Baca Selengkapnya

Dampingi Presiden Jokowi, Iriana Bagikan Tas saat Blusukan di Pasar Palakka Bone

6 jam lalu

Dampingi Presiden Jokowi, Iriana Bagikan Tas saat Blusukan di Pasar Palakka Bone

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berkeliling pasar di Kabupaten Bone untuk berdialog langsung dengan para pedagang dan mengecek harga bahan pokok.

Baca Selengkapnya