Gaji Ke-13 PNS, TNI/Polri dan Pensiunan Cair Hari Ini, Berapa Besarannya?

Senin, 3 Juni 2024 16:58 WIB

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai mencairkan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil atau PNS per hari ini Senin, 3 Juni 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro. "Benar," katanya saat dikonfirmasi Tempo pada Senin, 3 Juni 2024.

Pencairan gaji ke-13 ini merujuk pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke-tiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024. Selain itu, juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2024.

"Sesuai dengan PP 14 Tahun 2024 dan PMK 15 Tahun 2024, pembayaran Gaji 13 baru mulai cair atau dibayarkan kepada penerima pada tanggal 3 Juni 2024," kata Deni.

Hal tersebut termaktub dalam PP Nomor 14 Tahun 2024. “Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah Juni 2024,” demikian bunyi Pasal 12 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Adapun komponen yang diterima oleh ASN meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan yang melekat dengan gaji. Selain itu, ada pula tunjangan kinerja, tunjangan profesi guru dosen atau tunjangan kehormatan profesor.

Advertising
Advertising

Deni menuturkan, jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang mengajukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN mencapai 74 dari total 84 K/L. Artinya, 88,1 persen K/L sudah mengajukan pencairan gaji ke-13. "Dengan total nilai pengajuan Rp 7,07 triliun untuk 1.311.766 pegawai atau personil."

Pencairan gaji ke-13 ini, kata Deni tidak terbatas waktu, tergantung pada satuan kerja (satker) yang bersangkutan. "Kalau gaji 13 tidak ada batas akhirnya. Kapan pun diajukan, akan dibayar. Tergantung satkernya kapan mengajukan," tutur dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan, total perkiraan anggaran yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk gaji ke-13 ASN/TNI/Polri sebesar Rp 50,8 triliun.

Dia merinci, untuk gaji ke-13 ASN/TNI/Polri yang berada di pusat dikucurkan senilai Rp 18 triliun dari APBN. "Kemudian untuk ASN daerah yang kita salurkan dari APBN melalui transfer ke daerah, untuk ASN daerah itu Rp 21,1 triliun," kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta pada 27 Mei 2024.

Sementara untuk pensiunan, Kemenkeu menggelontorkan Rp 11,7 triliun dari APBN. "Jadi, totalnya kami perkirakan adalah Rp 50,8 triliun," ujar Isa.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi belanja K/L sebesar Rp 304,2 triliun atau 27,9 persen dari pagu.

Belanja pegawai tercatat sebesar Rp96,2 triliun, tumbuh sebesar 19,5 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pembayaran THR ASN/TNI/Polri sebesar Rp 16,4 triliun dan kenaikan gaji ASN/TNI/Polri dengan total penyaluran Rp 79,8 triliun.

Besaran Gaji ke-13

Merujuk pada PP No. 15 Tahun 2019, telah diatur besar gaji pokok PNS. Berikut rincian gaji pokok PNS berdasarkan golongan.

Golongan I

- Golongan IA: Rp 1.560.800-Rp 2.335.800

- Golongan IB: Rp 1.704.500-Rp 2.472.900

- Golongan IC: Rp 1.776.600-Rp 2.577.500

- Golongan ID: Rp 1.851.800-Rp 2.686.500

Golongan II

- Golongan IIA: Rp 2.022.200-Rp 3.373.600

- Golongan IIB: Rp 2.208.400-Rp 3.516.300

- Golongan IIC: Rp 2.301.800-Rp 3.665.000

- Golongan IID: Rp 2.399.200-Rp 3.820.000

Golongan III

- Golongan IIIA: Rp2.579.400-Rp4.236.400

- Golongan IIIB: Rp2.688.500-Rp4.415.600

- Golongan IIIC: Rp2.802.300-Rp4.602.400

- Golongan IIID: Rp2.920.800-Rp4.797.000

Golongan IV

- Golongan IVA: Rp 3.044.300-Rp 5.000.000

- Golongan IVB: Rp 3.173.100-Rp 5.211.500

- Golongan IVC: Rp 3.307.300-Rp 5.431.900

- Golongan IVD: Rp 3.447.200-Rp 5.661.700

- Golongan IVE: Rp 3.593.100-Rp 5.901.200

ANNISA FEBIOLA | ANTARA | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: 2021, BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Dapat Pengembalian Dana Tapera Rp 567,5 Miliar

Berita terkait

Terpopuler Bisnis: Alasan Pemindahan ASN ke IKN Kembali Ditunda, Indikator Anjloknya Daya Beli Masyarakat

2 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Alasan Pemindahan ASN ke IKN Kembali Ditunda, Indikator Anjloknya Daya Beli Masyarakat

Basuki Hadimuljono membeberkan alasan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali ditunda.

Baca Selengkapnya

Terkini: ESDM Buka Suara soal Rencana Prabowo Ganti Subsidi BBM Menjadi BLT, BBN Airlines Indonesia Segera Buka Rute Jakarta-Pontianak

13 jam lalu

Terkini: ESDM Buka Suara soal Rencana Prabowo Ganti Subsidi BBM Menjadi BLT, BBN Airlines Indonesia Segera Buka Rute Jakarta-Pontianak

Kementerian ESDM merespon rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto menggantikan subsidi BBM dengan Bantuan Langsung Tunai atau BLT.

Baca Selengkapnya

Pemindahan ASN ke IKN Ditunda Lagi, Jokowi Minta Semua Perkantoran dan Hunian Siap

17 jam lalu

Pemindahan ASN ke IKN Ditunda Lagi, Jokowi Minta Semua Perkantoran dan Hunian Siap

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan alasan Presiden Jokowi menunda pemindahan ASN ke IKN.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Klaim Perbendaharaan Indonesia Unggul di ASEAN

21 jam lalu

Kemenkeu Klaim Perbendaharaan Indonesia Unggul di ASEAN

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengklaim perbendaharaan Indonesia termasuk unggul di ASEAN.

Baca Selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kemenhub dan Kemenko Perekonomian Disinyalir Naik

23 jam lalu

Tunjangan Kinerja PNS Kemenhub dan Kemenko Perekonomian Disinyalir Naik

MenPAN RB dan Menko Perekonomian memberi sinyal tunjangan kinerja PNS di Kemenhub dan Kemenko Perekonomian akan naik.

Baca Selengkapnya

Pendaftar CPNS Hampir 4 Juta, Azwar Anas Klaim Ada Tanda Kepercayaan Anak Muda pada PNS

1 hari lalu

Pendaftar CPNS Hampir 4 Juta, Azwar Anas Klaim Ada Tanda Kepercayaan Anak Muda pada PNS

MenPAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah telah membenahi sistem rekrutmen CPNS. Menurut dia, sudah tidak ada lagi sistem titipan

Baca Selengkapnya

Kontroversi Potongan Gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat, Komisioner BP Tapera: Bukan Iuran

1 hari lalu

Kontroversi Potongan Gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat, Komisioner BP Tapera: Bukan Iuran

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa program itu merupakan tabungan. Ia mengatakan tabungan itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk para peserta Tapera.

Baca Selengkapnya

Soal Iuran Tapera di Era Prabowo, BP Tapera: Belum Tahu Tahun Depan atau Kapan, Kita Harus Siapkan Dulu

1 hari lalu

Soal Iuran Tapera di Era Prabowo, BP Tapera: Belum Tahu Tahun Depan atau Kapan, Kita Harus Siapkan Dulu

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan lembaganya belum menarik iuran dari ASN untuk program Tapera.

Baca Selengkapnya

Forum Perbendaharaan Negara se-ASEAN Diresmikan, Thomas Djiwandono Ingatkan Resiliensi saat Krisis dan Pandemi

1 hari lalu

Forum Perbendaharaan Negara se-ASEAN Diresmikan, Thomas Djiwandono Ingatkan Resiliensi saat Krisis dan Pandemi

Wamenkeu II, Thomas Djiwandono, meresmikan Forum Perbendaharaan ASEAN atau ASEAN Treasury Forum (ATF) pada Kamis, 03 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Gaji Hakim Dikabarkan Naik Sebelum Cuti Bersama

1 hari lalu

Gaji Hakim Dikabarkan Naik Sebelum Cuti Bersama

Benarkah gaji hakim akan naik sebelum aksi cuti bersama pada 7-11 Oktober mendatang?

Baca Selengkapnya