TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan Bank DBS Indonesia mendorong penghiliran dan operasi bisnis yang lebih hijau. Bank DBS Indonesia melaporkan telah mengalokasikan dana sebesar Rp 6,1 triliun di tahun 2023 untuk mendukung proyek hijau di sektor otomotif, pangan dan pertanian, minyak dan gas, serta energi. Tiga puluh persen dari dana tersebut dialokasikan khusus untuk proyek energi terbarukan.

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan Indonesia perlu membuat langkah lanjutan, mengingat statusnya dengan penghasilan menengah ke atas versi Bank Dunia di pertengahan tahun 2023 lalu. Predikat itu mengacu pada lonjakan di sektor ekspor dan investasi asing. “Bank DBS Indonesia senantiasa berkomitmen untuk terus mendukung hal ini melalui pembiayaan dan inisiatif berkelanjutan, sejalan dengan misi kami untuk menjadi ‘The Best Bank for a Better World’,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 Mei 2024.

Executive Vice President Commercial Product Development PT PLN (Persero) Ririn Rachmawardini menyampaikan pemerintah telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL yang berbasis hijau untuk mewujudkan visi net zero emission. “Ini menjadi yang pertama dalam sejarah PLN, di mana PLN memasukkan energi baru terbarukan (EBT) dalam RUPTL untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dari investor yang akan melakukan hilirisasi,” ucapnya.

Pada 2023, PLN melalui PT State Grid Power Indonesia (SGPI) mendapatkan pinjaman senilai US$ 100 juta atau setara Rp 1,6 triliun dari Bank DBS Indonesia untuk mendukung layanan Advanced Metering Infrastructure (AMI). Kerja sama ini bertujuan meningkatkan transformasi digital di sektor energi yang dapat memperbaiki akurasi transaksi listrik. PLN menargetkan penambahan kapasitas listrik ramah lingkungan (green electricity) sebesar 54 gigawatt pada tahun 2040.

Ketua Kadin Energy Transition Task Force Anthony Utomo mengungkap sudah banyak Original Equipment Manufacturer (OEM) yang mau masuk ke Indonesia. Ia menilai, berkat Peraturan Presiden tentang kebijakan electric vehicle atau EV maka ada peluang tersebut. “Itu ada insentif untuk produsen yang mau melakukan manufacturing di Indonesia, antara lain dengan mendapatkan pembebasan bea impor dan lainnya. Ini harus menjadi ceruk untuk Indonesia agar bisa membangun industrinya menjadi ekonomi hijau,” ujarnya.

Anthony berujar Kadin Indonesia kini aktif mendukung pelaku industri agar memahami lebih dalam tentang keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan melalui platform Kadin Net Zero Hub. Di mana perusahaan yang ingin bertransisi menuju net zero emission akan diberikan pelatihan bersifat pro bono.

Pelatihan itu akan menjadi panduan para pebisnis akan framework keberlanjutan yang tepat. Hingga saat ini, tercatat 80 perusahaan tergabung dalam Kadin Net Zero Hub dengan banyak perusahaan yang berada dalam daftar tunggu.