Indonesia dan Peru Jalin Perjanjian Dagang Bilateral IP-CEPA

Reporter

Desty Luthfiani

Editor

Aisha Shaidra

Jumat, 31 Mei 2024 21:26 WIB

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono (kiri), Direktur Perundingan Bilateral, Johni Martha (kanan). Kemendag

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia dan Peru melakukan perundingan pertama perjanjian kerja sama bilateral Indonesia-Peru Comprehensive Economic Patnership Agreement (IP-CEPA) yang targetkan selesai pada November 2024 mendatang. Perundingan pertama itu digelar di Lima, Peru sejak 27 sampai 30 Mei 2024 kemarin.

Direktur Perundingan Bilateral sekaligus Ketua Tim Perunding Indonesia, Johni Martha sebut
potensi perdagangan kedua negara itu masih cukup besar, mengingat populasi di Peru saat ini sebesar 34 juta jiwa dengan nilai produk domestik bruto (PDB) mencapai US$ 239,3 miliar atau Rp 3.888 triliun dalam kurs Rp 16.248.

Selain itu, lanjut Johni, IP-CEPA bisa membuka peluang perdagangan kedua negara yang lebih luas lagi. “Peru merupakan mitra dagang nontradisional Indonesia yang memiliki potensi cukup besar. Peru dapat menjadi penghubung produk-produk Indonesia di kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan," kata Johni keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Jumat, 31 Mei 2024.

Johni menyebut perundingan IP–CEPA berperan penting sebagai pembuka jalan dan peluang bagi perdagangan yang lebih luas antara pelaku bisnis Indonesia dan Peru.

Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru, Elizabeth Galdo menyebut perjanjian IP-CEPA bukan hanya sekedar perdagangan, tetapi juga akan memperluas kehadiran Peru di Asia Tenggara dan Indonesia di Amerika Latin. "IP-CEPA diharapkan akan memberikan manfaat bagi kedua negara,” katanya.

Advertising
Advertising

Pembukaan perundingan itu dibuka secara resmi oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru, Elizabeth Galdo, dan Duta Besar RI untuk Republik Peru, Ricky Suhendar.

Dalam perundingan, kedua negara itu mulai pembahasan dari sektor barang terlebih dahulu meliputi akses pasar perdagangan barang, aturan asal barang, kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerja sama ekonomi, hambatan teknis perdagangan, pengamanan perdagangan. Kemudian, perlindungan atas kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, penyelesaian sengketa, serta kerangka hukum dan kelembagaan.

Berita terkait

USAID Intensifkan Dukungan Pemberantasan Polio di Indonesia

7 jam lalu

USAID Intensifkan Dukungan Pemberantasan Polio di Indonesia

USAID memperkuat dukungannya untuk memerangi wabah polio di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Retno Marsudi Serukan Ada Tindakan Konkret untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir

1 hari lalu

Retno Marsudi Serukan Ada Tindakan Konkret untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir

Indonesia berkomitmen kuat dalam mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir.

Baca Selengkapnya

Indonesia Pertanyakan Peran Dewan Keamanan PBB dalam Perdamaian Palestina

2 hari lalu

Indonesia Pertanyakan Peran Dewan Keamanan PBB dalam Perdamaian Palestina

Indonesia mempertanyakan bagaimana kepemimpinan Dewan Keamanan PBB dalam menciptakan perdamaian ketika kondisi di Palestina terus memburuk

Baca Selengkapnya

Daftar Restoran Terbaik di Dunia Menurut TripAdvisor Ada dari Indonesia

2 hari lalu

Daftar Restoran Terbaik di Dunia Menurut TripAdvisor Ada dari Indonesia

TripAdvisor merilis daftar Restoran Terbaik dari Travellers' Choice Awards 2024 tahunan yang menampilkan tempat makan terbaik di seluruh negeri.

Baca Selengkapnya

Indonesia Resmi Serahkan Instrumen Ratifikasi Traktat Larangan Senjata Nuklir

3 hari lalu

Indonesia Resmi Serahkan Instrumen Ratifikasi Traktat Larangan Senjata Nuklir

Penyerahan Instrumen Ratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia

Baca Selengkapnya

Dubes: Rusia Apresiasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif

3 hari lalu

Dubes: Rusia Apresiasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif

Moskow mengapresiasi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan siap bekerja sama dengan Pemerintahan RI yang baru.

Baca Selengkapnya

Kutuk Serangan Israel ke Lebanon, Menlu RI Retno Marsudi: Jangan Jadi 'New Normal'

3 hari lalu

Kutuk Serangan Israel ke Lebanon, Menlu RI Retno Marsudi: Jangan Jadi 'New Normal'

Menlu Retno Marsudi mengutuk keras serangan udara Israel ke Lebanon yang menewaskan 558 orang, 50 diantaranya adalah anak-anak

Baca Selengkapnya

Deretan Data yang Dibobol Bjorka di Indonesia, Terbaru 6 Juta Data NPWP

5 hari lalu

Deretan Data yang Dibobol Bjorka di Indonesia, Terbaru 6 Juta Data NPWP

Bjorka setidaknya empat kali membobol data-data di Indonesia, khususnya data-data yang termasuk dokumen rahasia negara.

Baca Selengkapnya

75 Tahun Hubungan Indonesia dan Yunani, KBRI Bikin Kolaborasi Seni

7 hari lalu

75 Tahun Hubungan Indonesia dan Yunani, KBRI Bikin Kolaborasi Seni

KBRI Athena mempersembahkan kolaborasi seni yang unik antara seniman muda kontemporer dari kedua negara.

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Menyelenggarakan Indonesia Data Hackathon Pertama

8 hari lalu

Australia dan Indonesia Menyelenggarakan Indonesia Data Hackathon Pertama

Dalam rangka meningkatkan pembuatan kebijakan melalui penggunaan data yang kuat, diselenggarakan pertama kali Indonesia Data Hackathon

Baca Selengkapnya