Ombudsman Tanggapi Soal Pegawai Honorer Titipan SYL: Fenomena Gunung Es

Reporter

Ilona Estherina

Editor

Aisha Shaidra

Kamis, 23 Mei 2024 12:51 WIB

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih saat memaparkan laporan penyelesaian masalah 512 tenaga honorer di Papua. Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, 21 Mei 2023. TEMPO/Ilona

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo atau SYL disebut menitipkan seorang penyanyi dangdut Nayunda Nabila sebagai pegawai honorer di Kementerian Pertanian. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dugaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan SYL. Nayunda diduga menerima gaji Rp 4,3 juta per bulan namun jarang masuk kantor.

Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, mengatakan belum pernah menerima langsung laporan mengenai honorer titipan ke lembaganya. Namun masalah netralitas pimpinan dalam perekrutan pegawai selalu menjadi pembahasan di Ombudsman. “Kasus seperti SYL itu seperti fenomena gunung es, penyelesaian masalah honorer secara keseluruhan bisa jadi panjang karena ada kendala kepentingan,” ujar Najih di kantornya, Selasa 21 Mei 2024.

Ia mengatakan Ombudsman terus memantau perkembangan, karena pola titipan semacam itu juga sering didengar di lapangan, namun belum ada yang berani melaporkan. Ia juga menyinggung budaya balas budi yang kerap terjadi sehingga pola semacam ini terus terjadi. Ombudsman berharap aturan pemerintah dapat mengontrol proses seleksi. “Ini untuk memutus embrio tidak netralnya ASN di kemudian hari,” ujarnya.

Najih juga berharap mekanisme perekrutan honorer dihapus dari instansi pelayanan publik, selain mencegah pola semacam ini, juga dapat merugikan honorer itu sendiri.

Kasus titipan honorer oleh SYL diungkap Sekretaris Badan Karantina Kementan Wisnu Haryana saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin lalu. Wisnu menyebutkan Nayunda dititipkan menjadi pegawai honorer Kementan dengan gaji Rp 4,3 juta per bulan. “Waktu itu ada arahan, begitu sehingga honornnya dititipkan di Badan Karantina,” kata Wisnu, Senin, 20 Mei 2024.

Advertising
Advertising

Menurut Wisnu, penyanyi dangdut tersebut menjadi pegawai kementan selama kurang lebih satu tahun. Statusnya kemudian diberhentikan karena jarang masuk ke kantor.

ILONA | ANDIKA DWI

Berita terkait

Guru Honorer Korban Percaloan di Kabupaten Langkat Mencari Keadilan

3 hari lalu

Guru Honorer Korban Percaloan di Kabupaten Langkat Mencari Keadilan

Ratusan guru honorer korban percalona di Kabupaten Langkat masih terus menuntut haknya.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

4 hari lalu

KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Meskipun status cegah Hanan Supangkat tidak diperpanjang, KPK masih melakukan penyidikan dalam kasus TPPU bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Respons KPK atas Putusan PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

10 hari lalu

Respons KPK atas Putusan PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

Jaksa KPK menunggu salinan lengkap putusan PT diserahkan secara resmi dan akan mempelajari putusan itu.

Baca Selengkapnya

KPK dan Syahrul Yasin Limpo Tidak Hadiri Sidang Putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

10 hari lalu

KPK dan Syahrul Yasin Limpo Tidak Hadiri Sidang Putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Pengadilan Tinggi kabulkan permohonan banding Jaksa KPK atas vonis Yasin Limpo dalam perkara korupsi di Kementan.

Baca Selengkapnya

Alasan Hakim PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

10 hari lalu

Alasan Hakim PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

Hukuman terhadap Syahrul Yasin Limpo bertambah menjadi 12 tahun penjara

Baca Selengkapnya

Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo Jadi 12 Tahun Penjara, Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 M

10 hari lalu

Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo Jadi 12 Tahun Penjara, Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 M

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam sidang banding perkara Syahrul Yasin Limpo lebih berat daripada vonis Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Jutaan CPNS Terganggu, Ombudsman Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-Meterai ke Publik

11 hari lalu

Pendaftaran Jutaan CPNS Terganggu, Ombudsman Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-Meterai ke Publik

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, minta pemerintah beri penjelasan publik persoalan e-meterai yang menyebabkan pendaftaran CPNS terganggu.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta Pemerintah Tinjau Ulang Sistem E-meterai

11 hari lalu

Ombudsman Minta Pemerintah Tinjau Ulang Sistem E-meterai

Ombudsman meminta pemerintah untuk meninjau ulang dan memperbaiki sistem pengadaan, distribusi, dan pembelian e-meterai.

Baca Selengkapnya

Kekerasan dalam Penanganan Demonstrasi oleh Aparat, Ini 6 Desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi

20 hari lalu

Kekerasan dalam Penanganan Demonstrasi oleh Aparat, Ini 6 Desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi

Ini enam hal desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) atas penanganan demonstrasi aparat yang eksesif.

Baca Selengkapnya

Ombudsman RI Sesalkan Kekerasan oleh Polisi saat Demo Revisi UU Pilkada

24 hari lalu

Ombudsman RI Sesalkan Kekerasan oleh Polisi saat Demo Revisi UU Pilkada

Ombudsman menemukan beberapa demonstran mengalami luka-luka akibat dipukul oleh oknum kepolisian saat pengamanan di gedung DPR RI.

Baca Selengkapnya