TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menerima evaluasi pemerintah terhadap kebijakan subsidi energi pada Juni mendatang. Namun, Sri Mulyani mengatakan belum ada kepastian apakah harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik. Saat ini pemerintah masih menahan harga energi seperti BBM sampai Juni di tengah adanya tekanan terhadap harga minyak mentah dunia dampak dari konflik di timur tengah.

Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini belum ada perubahan soal subsidi energi. Kementerian Keuangan fokus membahas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. “Tapi tentu langkah-langkah yang akan dilakukan baik oleh Kementerian ESDM, kementerian BUMN, dan Pertamina akan kita dukung saja,” kata Sri Mulyani ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta usai peresmian sebuah acara, Rabu, 22 Mei 2024.

Sebab, kata eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, kementerian atau lembaga terkait sudah menetapkan jumlah volume dan juga anggaran subsidi dalam APBN. “Itu yang perlu dijaga oleh kementerian ESDM dan Pertamina,” kata dia.

Wacana evaluasi terhadap subsidi energi awalnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo yang membahas perkembangan situasi global di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.

Airlangga menyatakan pemerintah terus memantau dampak-dampak yang terjadi akibat konflik global, berkaitan dengan keputusan pemberian bantuan atau subsidi kepada masyarakat. Ketua Umum Golkar ini menyebut dari sisi perekonomian memang terjadi lonjakan harga minyak imbas serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah, serta serangan balasan yang dilakukan Iran ke Israel.

Mengenai rencana evaluasi subsidi energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku belum bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk merundingkan hal ini.

Kepastian subsidi energi bakal ditentukan bila tiga menteri ini sudah melakukan pembahasan. "Kan ini masih belum habis ini bulan Mei," sebut Arifin ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024.

Pemerintah Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran subsidi energi 2024 sebesar Rp 189,1 triliun. Subsidi itu mencakup Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), LPG Tabung 3 Kg dan Listrik. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi JBT. Sebesar Rp 87,4 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG Tabung 3 Kg. Serta sebesar Rp 64 triliun untuk subsidi sektor listrik.