TEMPO.CO, Jakarta - Ledakan pabrik smelter nikel kembali terjadi di Indonesia. Teranyar kasus meledaknya pabrik smelter dialami oleh PT Kalimantan Ferro Industry di Kuta Kartanegara, Kalimantan Timur. Warga setempat mengatakan ledakan pabrik itu terjadi dua kali pada 16 dan 17 Mei 2024.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai bahwa berulangnya kasus pabrik smelter yang meledak di Indonesia dikarenakan adanya pembiaran dari pemerintah soal regulasi. Pemerintah terkesan tidak serius dalam penerapan standar keamanan untuk perusahaan smelter ataupun investor asing yang masuk ke Tanah Air.

"Saya menduga bahwa pemerintah itu lebih mengutamakan investasi di bidang smelter dibanding sistem keamanan dari (pabrik) smelter," katanya saat dihubungi, Minggu, 19 Mei 2024.

Terlebih setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang ekspor bijih nikel yang harus di-smelter-kan di Indonesia, sehingga menarik banyak investor asing untuk masuk dan membuka pabrik di Tanah Air. "Apalagi pemerintah punya program smelterisasi, yang penting ada investor masuk. Enggak peduli atau abai terhadap sistem keamanan," ucap Fahmy.

Selain itu, menurut dia, rentetan kasus meledaknya pabrik smelter di Indonesia dikarenakan belum diterapkannya standar keamanan yang tinggi bertaraf internasional. Sebab, standar internasional yang dipakai oleh sejumlah negara maju untuk pabrik smelter mengacu pada zero accident.

"Kalau pakai standar internasional yang menetapkan zero accident, mestinya enggak ada kecelakaan atau meledak," ujarnya. Namun, pemerintah dinilai abai dalam urusan pengetatan standar keamanan bagi pengusaha pabrik smelter yang masuk ke Indonesia.

Mayoritas pabrik smelter yang dimiliki oleh pengusaha ataupun investor dari Cina disebut memanfaatkan abainya pemerintah Indonesia di segi standar keamanan. Dengan begitu, katanya, para investor asing itu bisa masuk dan beroperasi ke Indonesia dengan membawa standar keamanan yang rendah dan ecek-ecek.

"Bagi investor ya, nggak perlu bawa standar sistem yang tinggi. Itu kan mahal, butuh biaya tambahan," ucapnya. Maka dari itu, ia menyatakan bahwa antisipasi meledaknya pabrik smelter di Indonesia ini bergantung pada pemerintah.

Apabila pemerintah Indonesia ingin mencegah terjadinya kasus ledakan pabrik smelter nikel, ia mengatakan bahwa pemerintah harus berani dan memiliki komitmen. "Kalau investor enggak mampu membuktikan standar keamanannya itu bagus, maka jangan diizinkan," ucapnya.

Pilihan Editor: Anggota Dewan Heran Pabrik Smelter Nikel PT KFI Hanya Berjarak 21 Meter ke Permukiman Warga, Kok, Bisa Dapat Izin?