SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

Sabtu, 18 Mei 2024 07:19 WIB

PT Medco Energi Internasional Tbk mengumumkan kinerja keuangan konsolidasi untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021. Foto: koleksi SKK Migas

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC).

Penasehat Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan produksi gas di Blok Corridor saat ini sekitar 700 MMSCFD (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari). Nanang mengimbau Medco merealisasikan komitmen kerja pasti untuk menjaga produksi.

Pemerintah, dia menambahkan, akan terus mengawasi komitmen kerja pasti Medco. “Di komitmen kerja pasti itu kan ada penambahan sumur eksplorasi, pengerjaan ulang , dan sebagainya,” kata Nanang saat ditemui di sela-sela IPA Convex ke-48, ICE BSD City, Kamis, 16 Mei 2024.

Ia mengungkapkan pengeboran beberapa pengembangan sumur akan dilakukan di daerah Suban. Medco E&P sebagai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengoperasikan Blok Corridor, telah mengembangkan sumur-sumur baru di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang salah satunya merupakan Sumur Suban 27.

Senior Vice President Corridor Asset Medco E&P Tri Laksono mengatakan selama dua tahun terakhir, perusahaannya telah memenuhi target produksi yang dicanangkan pemerintah. Pada tahun 2023, pencapaian produksi gas Corridor bahkan melebihi target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Advertising
Advertising

“Kami berupaya agar produksi gas di Blok Corridor dapat dipertahankan untuk memenuhi target produksi gas bumi dari pemerintah,” kata Tri dikutip dari Antara, Kamis, 16 Mei 2024.

Blok Corridor memiliki satu lapangan minyak (Suban Baru) dan tujuh lapangan gas (Suban, Dayung, Sumpal, Gelam, Letang, Tengah, dan Rawa) yang berproduksi di Sumatera Selatan dan dilengkapi dua fasilitas pengolahan gas utama, yaitu Kilang Gas Suban dan Kilang Gas Pusat Grissik.

ANTARA

Pilihan Editor: Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Berita terkait

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

3 hari lalu

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo akan Berisi 44 Menteri, CELIOS: Beban Fiskal Sudah Sangat Berat

3 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo akan Berisi 44 Menteri, CELIOS: Beban Fiskal Sudah Sangat Berat

CELIOS berpendapat penambahan kementerian di kabinet Prabowo Subianto akan memberatkan anggaran. Langkah tersebut justru dinilai bakal menghambat ambisi Prabowo mengerek pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

3 hari lalu

Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

Lemhanas berharap DPR menambah anggaran yang akan digunakan untuk membiayai studi strategis luar negeri ke sejumlah negara di Eropa

Baca Selengkapnya

Mahasiswa UGM Soroti Pembangunan GIK UGM yang Belum Rampung

4 hari lalu

Mahasiswa UGM Soroti Pembangunan GIK UGM yang Belum Rampung

Pembangunan Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas atau GIK UGM proyek dengan dana APBN sampai sekarang belum rampung.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Prabowo Pernah Beda Pendapat, Kini Bersama Membahas APBN

4 hari lalu

Sri Mulyani dan Prabowo Pernah Beda Pendapat, Kini Bersama Membahas APBN

Sri Mulyani dan Prabowo Subianto membahas APBN dan rencana program pemerintah. Mereka dulu pernah berbeda pendapat.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pasar Encik Puan Perak Tanjung Pinang

6 hari lalu

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pasar Encik Puan Perak Tanjung Pinang

Wapres Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan pasar serta infrastruktur jalan yang baik untuk mendukung perekonomian lokal.

Baca Selengkapnya

Ekonom CORE Sebut Potensi Pendapatan dan Belanja Terdampak dari Tambahan APBN Kementerian

8 hari lalu

Ekonom CORE Sebut Potensi Pendapatan dan Belanja Terdampak dari Tambahan APBN Kementerian

Ekonom CORE Indonesia menanggapi perubahan atau persetujuan APBN 2025 yang dilakukan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan DPR Beda Pendapat Soal Dana Pendidikan dari Pendapatan atau Belanja APBN, Ini Penjelasannya

8 hari lalu

Sri Mulyani dan DPR Beda Pendapat Soal Dana Pendidikan dari Pendapatan atau Belanja APBN, Ini Penjelasannya

Sri Mulyani usul dana pendidikan berdasarkan pendapatan APBN, sedang DPR tetap ingin pertahankan jumlahnya dihitung dari anggaran belanja.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut Tetap Jaga Independensi Meski Terima APBN

9 hari lalu

OJK Sebut Tetap Jaga Independensi Meski Terima APBN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan menjaga independensi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang meski menerima anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran yang Ditransfer ke Daerah Naik 9 Kali Lipat

14 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran yang Ditransfer ke Daerah Naik 9 Kali Lipat

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran yang ditransfer ke daerah selama 10 tahun terakhir naik sekitar 9 kali lipat.

Baca Selengkapnya