TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara khusus sebagai presiden terpilih pada acara Qatar Economic Forum.

Dalam kesempatan itu, Prabowo meluruskan kabar soal prediksi biaya pembangunan IKN yang mencapai US$ 35 miliar atau sekitar Rp 501 triliun adalah untuk 25–30 tahun. Artinya, menurut Prabowo, beban biaya per tahun sekitar US$ 1 miliar atau bila dirupiahkan sekitar Rp 16 triliun (asumsi kurs Rp 16.027 per dolar AS). Ia pun memastikan bahwa APBN akan mampu membiayai pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Perekonomian Indonesia, anggaran kami dapat membayar itu,” kata Prabowo saat menjawawb pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin pada acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Kamis, 16 Mei 2024, sebagaimana diikuti dari siaran langsung YouTube Bloomberg TV di Jakarta.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka, ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 24 April 2024. Pasangan Prabowo-Gibran bakal resmi menjabat sebagai presiden-wakil presiden RI periode 2024–2029 setelah keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo melawat ke beberapa negara untuk bertemu dengan kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara mitra Indonesia. Beberapa negara yang dikunjungi Prabowo, antara lain Cina, Jepang, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Di Qatar, Prabowo tiba sejak Selasa lalu, 14 Mei 2024, dan sehari setelahnya dia memenuhi undangan sebagai pembicara utama. Ia juga menjelaskan modal utama untuk memindahkan dan membangun ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Di hadapan investor, pakar ekonomi, dan perwakilan negara asing yang menghadiri Qatar Economic Forum, Prabowo juga optimistis jika sumber daya dalam negeri itu dimanfaatkan secara optimal untuk membangun IKN, nantinya investor asing bakal menanamkan modalnya untuk proyek tersebut.

“Kami sangat percaya diri dan yakin (pembangunan) ibu kota ini proyek yang politis, dan dorongan utamanya harus dari sumber daya dalam negeri, dan nantinya investasi asing akan datang,” kata Prabowo.

Di Qatar Economic Forum itu juga, Prabowo menjelaskan Jakarta bukan ibu kota yang ideal untuk Indonesia, karena wilayahnya yang terlampau padat penduduk, dan daya dukung alamnya yang tak lagi memadai. Prabowo juga menyoroti masalah naiknya tinggi permukaan air laut yang berdampak pada utara Jakarta.

“Tinggi permukaan air laut naik 5–10 sentimeter tiap tahunnya. Jadi, kami harus membuat tanggul raksasa, dan itu juga program yang saya buat," ujar Prabowo. "Namun, memindahkan ibu kota ini juga salah satu cara membawa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi ke luar Jakarta, ke luar Jawa, dan dalam beberapa tahun ke depan sebelum tanggul raksasa ini berdiri sekitar 10–15 tahun ke depan, ibu kota kami telah ada di lokasi yang aman dari ancaman tersebut."

Pilihan Editor: Soal Kemungkinan Ekspansi di IKN, Bos MRT Jakarta: Bisa Terjadi tapi Saat Ini Masih Fokus Jalur Timur-Barat