TEMPO.CO, Jakarta - Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan yang diremiskan Presiden Jokowi pada Senin, 6 Mei 2024, merupakan kebijakan strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga medis tersebut.

Kebijakan yang merujuk pada Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 / 2023 tentang Kesehatan itu diharapkan bisa mengakselerasi pemenuhan 29.179 dokter spesialis mulai tahun ini.

Indonesia dengan jumlah penduduk berkisar 275 juta lebih memang harus mengatasi ketertinggalan rasio profesi dokter umum hingga menyentuh 1 per 1.000 penduduk dan dokter spesialis 0,28 per 1.000 penduduk.

"Rasio dokter berbanding penduduk kita, saya juga kaget, saya tadi pagi baru baca, 0,47 dari 1.000 (penduduk)," kata Presiden Jokowi pada awal pekan ini.

Rasio itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-147 dunia dalam upaya pemenuhan dokter dan dokter spesialis. Bahkan di ASEAN, RI berada di urutan tiga terbawah.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah dokter umum di Indonesia baru 156.310 dokter dari rata-rata sekitar 12.000 lulusan per tahun di 117 fakultas kedokteran (FK).

Di sisi lain, jumlah dokter spesialis di Indonesia mencapai 49.670 orang dengan rata-rata 2.700 lulusan dokter spesialis per tahun dari 24 fakultas kedokteran. Itu pun 59 persen di antaranya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

PPDS berbasis rumah sakit pendidikan diharapkan menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia, selain program berbasis universitas.

Oleh karena itu, Kemenkes diingatkan agar belanja negara yang diinvestasikan untuk alat kesehatan canggih bernilai triliunan rupiah itu jangan sampai mubazir karena ketiadaan operator dari kalangan dokter dan dokter spesialis.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut program belanja pengadaan alat kesehatan berjangka waktu 4-5 tahun ke depan di Kemenkes RI mencapai Rp60 triliun yang diperoleh dari pinjaman empat lembaga perbankan dunia, yakni World Bank, Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan ISDB (Islamic Development Bank).

Belanja alat kesehatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan lima penyakit utama, yakni kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak (KIA).

PPDS untuk 6 Spesialisasi

Mengawali bergulirnya PPDS berbasis rumah sakit pendidikan di Indonesia, terdapat enam program studi kedokteran spesialis di enam rumah sakit penyelenggara pendidikan utama, yakni spesialis mata, jantung dan pembuluh darah, kesehatan anak, ortopedi, dan onkologi radiasi, juga neurologi.

Kemenkes memfasilitasi 38 peserta program pada enam program kedokteran spesialis, di antaranya di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan program studi jantung enam kuota, dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita program studi anak enam kuota.

Kemenkes RI juga membuka program studi ortopedi dan traumatologi sebanyak 10 kuota di RS Ortopedi Soeharso. Sisanya, menyusul di RS Mata Cicendo lima kuota, program studi saraf di RS Pusat Otak Nasional lima kuota, dan RS Kanker Dharmais program studi onkologi radiasi enam kuota.

Adapun persyaratan pada gelombang I meliputi ijazah dan sertifikat, izin praktik berupa surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) yang telah berlalu minimal 1 tahun, referensi dari tiga supervisor di tempat praktik sebelumnya, serta persyaratan umum untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Bagi calon peserta yang diterima, residen mengembangkan ilmu spesialisasi dengan bekerja langsung dalam bimbingan dokter spesialis senior di rumah sakit pendidikan setempat.

Residen akan meneken kontrak dengan rumah sakit dan akan diperlakukan sebagai pegawai rumah sakit. Selama masa pendidikan, pihak penyelenggara menggratiskan seluruh biaya pendidikan. Residen diperlakukan layaknya pekerja magang di rumah sakit, berhak atas insentif, perlindungan asuransi kesehatan, hingga perlindungan hukum.

Pada tahap pengembangan PPDS berbasis rumah sakit pendidikan selanjutnya, Kemenkes melibatkan rumah sakit swasta untuk memfasilitasi program studi layanan prioritas. Artinya, tempat pendidikan tidak hanya dibatasi pada rumah sakit Pemerintah.

PPDS berbasis rumah sakit pendidikan diyakini oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bakal bisa mengatasi masalah utama yang belum terselesaikan selama 79 tahun, yakni distribusi dokter yang tidak merata.

Saat ini, dengan hanya 2.700 lulusan per tahun, butuh lebih dari 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Dengan hospital based bisa mempercepat pemenuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar 5 tahun.


Berstandar internasional

Mencuat sorotan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit dikhawatirkan sejumlah kalangan dapat menyebabkan lahirnya tenaga kesehatan di bawah standar, sehingga berisiko merugikan masyarakat.

Menkes menegaskan bahwa residen bukanlah mahasiswa kedokteran biasa. Mereka merupakan dokter yang telah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan tingkat tahun pendidikannya.

Dari sisi kualitas, kata Budi Gunadi, dokter spesialis lulusan program berbasis rumah sakit dijamin memiliki kesetaraan dengan dokter spesialis lulusan program pendidikan di dunia.

Untuk menjamin standar mutu tersebut, Kemenkes melibatkan seluruh kolegium di Indonesia dan luar negeri, serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME).

ACGME merupakan organisasi akreditasi yang menetapkan standar pendidikan rumah sakit di Amerika Serikat. Kolegium tersebut telah menyertifikasi rumah sakit pendidikan terkemuka seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins Hospital.

Akselerasi produksi dokter dan dokter spesialis di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan jelang bonus demografi pada 10 -- 15 tahun mendatang, saat 68 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif.

Oleh karena itu, program mencetak lebih banyak lagi dokter dan dokter spesialis yang saat ini mulai bergulir menjadi kunci dalam mengatasi kekurangan dan belum meratanya tenaga medis tersebut di negeri ini.

ANTARA

Pilihan Editor Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya