Berkaca dari Kecelakaan Bus di Subang, FPKS Minta Kemenhub Lakukan Ramp Check Menghadapi Musim Liburan

Minggu, 12 Mei 2024 20:15 WIB

Petugas memasuki bus Putera Fajar rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok yang terlibat kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Untuk sementara, 10 penumpang bus dan seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan bus yang melibatkan sejumlah sepeda motor dan mobil tersebut. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PKS atau FPKS meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera menginvestigasi penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Kecelakaan yang menimpa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok itu terjadi pada Sabtu malam, 11 Mei 2024.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Suryadi JP, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terutama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan bus, baik dari bus angkutan pariwisata dan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di seluruh Indonesia.

Surjadi mengatakan pemeriksaan kondisi fisik bus serta kelengkapan administrasi kendaraan penting dilakukan tak hanya saat lebaran, tapi juga momen libur panjang akhir pekan. Terlebih, di bulan Mei ini sudah memasuki libur semester. “Banyak study tour yang diselenggarakan oleh sekolah,” kata dia melalui keterangan tertulis pada Minggu, 12 Mei 2024.

Kecelakaan bus terjadi setelah para siswa dan guru makan di sebuah rumah makan usai acara perpisahan. Menurut saksi mata, bus itu sempat meluncur cepat dengan penerangan lampu hazard dan bukan lampu utama. Remnya blong saat melintasi jalan menurun, sehingga melaju dengan kecepatan tinggi lalu oleng tak terkendali.

Pada momen libur panjang Isra Mikraj dan Imlek Februari lalu, Kemenhub Ditjen Hubdat telah memeriksa 118 Bus Pariwisata di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Hasilnya, hanya ada 66 bus atau 36 persen bus yang memenuhi persyaratan administrasi. Sisanya tidak lulus dari uji KIR dan Kartu Pengawasan (KPS). "Ada 26 bus yang KIR-nya mati dan ada 45 bus yang KPS-nya mati, sedangkan sisanya ada juga yang tidak terdaftar sebagai bus pariwisata," kata Direktur Lalu Lintas, Ahmad Yani dikutip dari laman resmi Kemenhub Ditjen Hubdat pada Sabtu, 10 Februari 2024.

Advertising
Advertising

FPKS meminta agar Kemenhub kembali menggerakkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di seluruh Indonesia. Dengan begitu, petugas BPTD bisa mengawasi bus pariwisata yang beroperasi ke lokasi wisata di setiap daerah. FPKS juga mendesak Kemenhub untuk mengawasi kompetensi sopir bus. Di mana, mereka harus memiliki kondisi yang prima dan cukup istirahat ketika bekerja. Apabila jarak tugas sopir melebihi target, kata Suryadi, maka sebaiknya perlu menambahkan sopir bus AKAP dan Pariwisata. Minimal lebih dari satu orang.

Hingga Ahad siang tercatat, sebelas anggota rombongan meninggal dalam peristiwa itu, 27 orang luka berat, dan 13 orang luka sedang. “FPKS menyatakan turut berduka cita dan prihatin atas kejadian tersebut dan mendoakan agar keluarga korban diberikan kesabaran dan ketabahan,” kata Suryadi.

Suryadi mengapresiasi Pemkot Depok dan jajaran Polres Metro Depok yang telah menurunkan 42 ambulans untuk mengevakuasi para korban, mempersiapkan tenaga medis, serta rumah sakit. FPKS mengimbau kepada masyarakat agar mengecek kelaikan jalan angkutan bus sebelum digunakan. P

Pengecekan bisa dilakukan melalui aplikasi MitraDarat. Pengguna hanya perlu memasukkan nomor kendaraan pada fitur ‘Cek Laik’ di aplikasi. Selanjutnya, akan terlihat izin operasional angkutan dan keterangan kelulusan uji berkala.

Pilihan editor: Kecelakaan Bus Putra Fajar di Subang, PPMKI Duga Ada Mati Mesin

Berita terkait

Ditjen Perhubungan Laut Klaim Telah Bangun Infrastruktur Pelabuhan Baru hingga Tol Laut

1 hari lalu

Ditjen Perhubungan Laut Klaim Telah Bangun Infrastruktur Pelabuhan Baru hingga Tol Laut

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, mengklaim telah membangun pelabuhan baru dan tol laut di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Peringatan Hari Maritim, Kemenhub Pamer Capaian Satu Dekade Transportasi Laut

2 hari lalu

Peringatan Hari Maritim, Kemenhub Pamer Capaian Satu Dekade Transportasi Laut

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, menjamin kualitas layanan dan keamanan pelayaran terus ditingkatkan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sempat Berulang Kali Pastikan Kemananan Mendarat di Bandara IKN

3 hari lalu

Jokowi Sempat Berulang Kali Pastikan Kemananan Mendarat di Bandara IKN

Sebelum memutuskan mendarat di Bandara IKN, Presiden Jokowi mengaku memastikan keamanan pendarataan ini kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca Selengkapnya

Sediakan 1.334 Kendaraan, Dishub Sumut Klaim Sukses Melayani Transportasi PON XXI

7 hari lalu

Sediakan 1.334 Kendaraan, Dishub Sumut Klaim Sukses Melayani Transportasi PON XXI

Dinas Perhubungan Sumatera Utara (Dishub Sumut) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim sukses melayani transportasi PON XXI.

Baca Selengkapnya

Penyidik KPK Periksa 3 Saksi Dalami Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

7 hari lalu

Penyidik KPK Periksa 3 Saksi Dalami Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

KPK periksa 3 saksi dalam dugaan korupsi di DJKA Kemenhub, yakni Sukartoyo (S), Sugeng Prabowo (SP), dan Sanusi Surbakti (SS).

Baca Selengkapnya

Anggaran Dirjen Perhubungan Udara Rp 1,47 Triliun, Prioritas Alokasi untuk Bandara IKN

7 hari lalu

Anggaran Dirjen Perhubungan Udara Rp 1,47 Triliun, Prioritas Alokasi untuk Bandara IKN

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memperoleh anggaran Rp 1,47 triliun. Sebagian untuk Bandara IKN.

Baca Selengkapnya

Usai Jokowi Batal Mendarat Pekan Lalu, Kemenhub Tes Landing di Bandara IKN Hari Ini

8 hari lalu

Usai Jokowi Batal Mendarat Pekan Lalu, Kemenhub Tes Landing di Bandara IKN Hari Ini

Budi menyebut, setiap proses akan dilakukan dengan hati-hati, mengingat Bandara Nusantara IKN merupakan satu bandara yang sangat khusus.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Kantongi Kajian Kenaikan Tarif KRL Rp 1.000-2.000: Kita Tunggu Kabinet Baru

16 hari lalu

Kemenhub Kantongi Kajian Kenaikan Tarif KRL Rp 1.000-2.000: Kita Tunggu Kabinet Baru

Kemenhub menyatakan sudah memiliki kajian untuk menaikkan tarif kereta rel listrik (KRL) sebesar Rp 1.000 hingga 2.000.

Baca Selengkapnya

Budi Karya Alokasikan Anggaran Kemenhub ke Tiga Direktorat, Perkeretaapian Tertinggi

17 hari lalu

Budi Karya Alokasikan Anggaran Kemenhub ke Tiga Direktorat, Perkeretaapian Tertinggi

Menurut Budi Karya pagu anggaran untuk Kemenhub tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp 24,76 triliun bertambah menjadi Rp 31,45 triliun

Baca Selengkapnya

DPR Restui Kemenhub Tambah Alokasi Anggaran Rp 6,69 Triliun pada 2025

17 hari lalu

DPR Restui Kemenhub Tambah Alokasi Anggaran Rp 6,69 Triliun pada 2025

Kemenhub mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025

Baca Selengkapnya