Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Agung Sedayu

Sabtu, 11 Mei 2024 19:23 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. TEMPO/Defara

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen pada 2025. Hal ini disampaikannya usai mengisi seminar di Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 11 Mei 2024.

"Yang pertama, strategi ke depan adalah bukan kerek PPN, tapi kerek penghasilan pajak," kata dia.

Airlangga mengatakan, penghasilan pajak dapat ditingkatkan tentu dengan implementasi sistem yang lebih baik. "Ya, tentu kalau di Dirjen Pajak kan ada implementasi dari core tax, kita harapkan itu maksimal".

Dia mengatakan, target pemerintah ke depan tentu saja memperbesar pendapatan negara dari perpajakan. "Ya, tentu kami targetnya kenaikan pendapatan dari perpajakan."

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Kenaikan pajak ini berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Sebelumnya pada 2022, pemerintah menetapkan tarif PPN sebesar 11 persen yang berlaku terhitung 1 April 2022.

Advertising
Advertising

Keputusan ini telah menuai banyak kontra. Misalnya dari Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono. Menurut dia, jika disorot dari sisi pengusaha dan konsumen, kenaikan PPN 12 persen akan sangat memberatkan. Pasalnya, pajak bersifat distortif, sehingga kenaikan pajak akan mempengaruhi perilaku konsumen.

Dia menilai, kenaikan PPN akan menyebabkan beban konsumen juga meningkat, karena harus menanggung kenaikan PPN. Pada gilirannya, konsumsi masyarakat dapat menurun dan penjualan berisiko terdampak.

"Ujungnya adalah laba pengusaha dapat tergerus. Pencapaian PPN dapat meningkat, tapi PPh (Pajak Penghasilan) Badan dapat menurun," katanya kepada Tempo.

Sementara itu, peneliti Center of Industry, Trade and Investment dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai kebijakan menaikkan ini berpotensi menurunkan daya saing Indonesia.

"Penurunan daya saing ini terlihat dari ekspor yang menurun," ujar Ahmad dalam diskusi virtual pada 20 Maret 2024.

Secara nasional, dia memperkirakan ekspor akan turun sebesar 1,41 persen. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga diprediksi turun sebesar 0,26 persen. Sementara itu, jumlah impor diperkirakan meningkat sebesar 0,85 persen lantaran masyarakat akan memilih kombinasi barang dan jasa yang lebih terjangkau.

ANNISA FEBIOLA | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Pabrik Sepatu Bata Gulung Tikar, Berikut Perjalanan Bisnisnya di Indonesia

Berita terkait

Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Indonesia

19 jam lalu

Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Indonesia

Seiring dengan perkembangan zaman, digitalisasi telah menjadi salah satu faktor penting bagi eksistensi perusahaan.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Negara Merosot, Sri Mulyani: Pajak Melambat, Bea dan Cukai Menurun

1 hari lalu

Pendapatan Negara Merosot, Sri Mulyani: Pajak Melambat, Bea dan Cukai Menurun

Pendapatan negara secara keseluruhan dari pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP mengalami penurunan 7,1 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik Diresmikan, Airlangga: Bisa Produksi 50 Ton Emas

1 hari lalu

Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik Diresmikan, Airlangga: Bisa Produksi 50 Ton Emas

Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur resmi beroperasi hari ini, Kamis, 27 Juni 2024. Smelter ini digadang-gadang bisa memproduksi emas

Baca Selengkapnya

Demo Kenya, Kementerian Luar Negeri Pastikan WNI Selamat

1 hari lalu

Demo Kenya, Kementerian Luar Negeri Pastikan WNI Selamat

Total ada 99 WNI yang saat ini tinggal di Kenya. Kementerian Luar Negeri RI memastikan mereka dalam kondisi selamat.

Baca Selengkapnya

BP Batam Usulkan KEK Kesehatan

2 hari lalu

BP Batam Usulkan KEK Kesehatan

BP Batam mengusulkan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan. Supaya dokter asing bisa praktek di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kakak Perempuan Barack Obama Terkena Gas Air Mata saat Unjuk Rasa Menolak Kenaikan Pajak di Kenya

2 hari lalu

Kakak Perempuan Barack Obama Terkena Gas Air Mata saat Unjuk Rasa Menolak Kenaikan Pajak di Kenya

Auma Obama, aktivis asal Kenya sekaligus saudari seayah mantan Presiden AS Barack Obama, terkena gas air mata saat berunjuk rasa di Nairobi.

Baca Selengkapnya

Arsjad Rasjid soal Sri Mulyani, Airlangga dan Tim Prabowo Tampil Bareng: Supaya Nanti Oktober Bisa Lari

3 hari lalu

Arsjad Rasjid soal Sri Mulyani, Airlangga dan Tim Prabowo Tampil Bareng: Supaya Nanti Oktober Bisa Lari

Arsjad Rasjid menyambut baik pertemuan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran dengan Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya

Unjuk Rasa Menolak Kenaikan Pajak di Kenya Berujung Bentrok, Setidaknya 5 Tewas

3 hari lalu

Unjuk Rasa Menolak Kenaikan Pajak di Kenya Berujung Bentrok, Setidaknya 5 Tewas

Kepolisian Kenya menembaki pengunjuk rasa yang mencoba menyerbu gedung parlemen Kenya pada Selasa, 25 Juni 2024. Setidaknya, lima demonstran tewas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

3 hari lalu

Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

Terkini: Presiden Joko Widodo atau Jokowi kumpulkan menteri untuk bahas nasib industri tekstil yang terpuruk. PT Sritex dikabarkan bangkrut.

Baca Selengkapnya

Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

3 hari lalu

Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai harus menaikkan rasio pajak hingga 12 persen agar bisa merealisasikan seluruh janji politiknya.

Baca Selengkapnya