TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina, menimbulkan pro dan kontra.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Cina bersedia mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan teknologi padi mereka. Proyek kerja sama ini akan dimulai Oktober 2024.

“Kita (Indonesia) minta mereka (Cina) memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Mereka bersedia,” ujar Luhut dalam akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Minggu, 21 April 2024.

Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yudhistira Nugraha menyatakan tak mempermasalahkan rencana pemerintah yang ingin menggunakan lahan di Kalimantan Tengah untuk pengembangan sawah padi Cina.

"Kalau dari sisi varietas sebenarnya tidak masalah karena sebelum dikembangkan pasti ada tahapan pelepasan melalui Menteri Pertanian," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 25 April 2024.

Yudhistira mengatakan varietas padi itu juga akan diverifikasi oleh Tim Penilaian Pelepasan Varietas Tanaman Pangan yang independen melalui pengujian adaptasi dan kesesuaian lingkungan Indonesia apakah cocok atau tidak.

"Kita lihat saja kalau memang ada varietas yang cocok dikembangkan di Kalimantan Tengah," ucap Yudhistira.

Namun dia mengatakan, sebenarnya sudah ada tanaman padi yang dikelola petani setempat yang sesuai dengan kondisi kemasaman tinggi karena lahan sulfat masam.

Tanah sulfat masam atau sulfaquept soils adalah salah satu jenis tanah atau tipologi lahan yang dijumpai di lahan rawa pasang surut. Jenis tanah itu mengandung mineral sulfida besi atau pirit yang familiar disebut emas palsu.

Orang awam menyebut itu lahan gambut, tetapi sebenarnya lahan tersebut merupakan lahan yang ada campuran tanah mineral karena jika gambut murni tidak mungkin tanaman padi bisa hidup.

Pada kondisi lahan sulfat asam itu, kata Yudhistira, petani biasanya hanya menanam varietas lokal. Penduduk asli Suku Banjar menanam padi lokal Siam.

Beberapa varietas padi juga sudah dilepas ke petani, seperti Inpari dan Inpara. Bahkan, sejumlah petani juga menanam padi hibrida.

"Setahu saya di Cina tidak ada lahan pasang surut dengan sifat sulfat masam, seperti di Indonesia. Tapi kita belum tahu, seperti apa padinya," katanya.

Berikutnya: Kebijakan Pemerintah Tak Berpihak ke Petani <!--more-->

Kebijakan Pemerintah Tak Berpihak ke Petani

Pakar pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Profesor Totok Agung Dwi Haryanto mengharapkan pemerintah meningkatkan indeks pertanaman meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan petani dibandingkan membuka lahan sejuta hektar untuk padi Cina.

"Sebenarnya kalau pemerintah serius ingin membangun kebijakan kedaulatan pangan, kita masih punya potensi di aspek peningkatan indeks pertanaman," kata Totok di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis sore.

Ia mengatakan jika usia tanaman padi rata-rata 3,5 bulan dan ditanam pada lahan sawah beririgasi di Indonesia yang luasnya mencapai 7,1 juta hektare, ada peluang membuat pertanaman padi sebanyak tiga kali dalam setahun.

Saat ini, kata dia, rerata indeks pertanaman padi di Indonesia baru mencapai 1,55 yang berarti masih ada sisa waktu pada lahan sawah beririgasi sebanyak 1,45 kali penanaman.

"Dengan kata lain, 1,55 itu menggambarkan bahwa hanya separuh dari luas lahan sawah 7,1 juta hektare itu yang ditanami padi dua kali dalam setahun, sisanya satu kali. Berarti ada lahan yang tersedia di sawah irigasi kita seluas 3,5 juta hektare yang ditanami padi satu kali dalam setahun, padahal itu adalah sawah," kata Guru Besar Fakultas Pertanian Unsoed itu.

Menurut dia, yang menjadi persoalan hingga saat ini belum ada data valid terkait di mana dan kapan lahan-lahan sawah itu hanya ditanami padi satu kali dalam setahun.

Ia mengatakan jika ada data valid, maka sisa lahan sawah yang belum ditanami padi itu 3 kali setahun itu bisa ditingkatkan indeks pertanamannya.

"Ini akan membutuhkan investasi yang jauh lebih rendah daripada mencetak sawah baru 1 juta hektare di Kalimantan," katanya.

Prof Totok menilai kebijakan untuk mencetak sawah baru 1 juta hektare di Kalimantan untuk food estate dengan menggunakan investasi dari Cina saat ini sebetulnya belum menjadi prioritas.

"Disebabkan bahwa kita itu sebetulnya memiliki kemampuan dari segi SDM (sumber daya manusia), teknologi, maupun budaya yang mendukung untuk terpenuhinya kebutuhan pangan. Hanya persoalannya di tingkat kebijakan yang menurut hemat saya, belum berpihak kepada kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan di Indonesia," katanya.

Apabila kebijakan mencetak 1 juta hektare sawah baru di Kalimantan dengan menggunakan investasi dari luar negeri itu dilakukan, kata dia, setidaknya akan terjadi pengambilalihan hak kepemilikan lahan dari masyarakat lokal dan hal itu akan berpotensi menimbulkan konflik.

Selain itu, kata dia lagi, di Kalimantan akan ada masalah lagi terkait dengan kesuburan lahan maupun ketersediaan air untuk irigasi selama satu tahun, sehingga setidaknya ditanam di pulau tersebut hanya bisa dilakukan satu tahun.

"Atau kalau mau menjadi dua kali setahun, perlu investasi lebih banyak untuk penyediaan air," katanya.

Menurut dia, food estate di Kalimantan tidak terkait dengan kesejahteraan petani, karena ketika produksi padinya banyak akan semakin lemah harga tawar produk panen petani seperti halnya harga gabah jatuh saat panen raya.

Selain itu, kata dia, pengembangan padi 1 juta hektare dengan investasi dan tenaga asing itu menggambarkan seolah-olah pemerintah kurang percaya dengan kepakaran dan penguasaan teknologi oleh petani maupun ahli pertanian di Indonesia.

"Oleh karena itu, saran saya kalaupun mau mengembangkan sawah 1 juta hektare itu perlu kajian yang saksama dan detail, terkait dengan aspek politik, ekonomi, budaya, dan juga keberlanjutan daya dukung lahan," katanya.

ANTARA

Pilihan Editor Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun