Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

Kamis, 25 April 2024 19:43 WIB

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, memastikan bahwa pembahasan program makan siang gratis untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Tapi untuk penganggaran dan rincian lainnya saat ini masih menjadi kewenangan pemerintahan Pak Jokowi untuk menyiapkan RAPBN 2025," kata Drajad saat dikonfirmasi Tempo, Kamis, 25 April 2024.

Drajad juga enggan menjawab saat ditanya soal siapa saja tokoh yang membantu Jokowi-Prabowo merancang rincian anggaran program makan siang gratis itu. "Saya tidak bisa jawab soal orangnya," ujarnya.

Namun, Drajad menyampaikan, TKN Prabowo-Gibran bersedia membantu memberikan usulan jika diminta oleh Jokowi maupun Prabowo. Dia memilih untuk menyerahkan wewenangnya itu kepada kementerian dan lembaga terkait terlebih dahulu.

"Kami menghormati Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam menjalankan tugasnya," tuturnya.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Sebelumnya, Drajad Wibowo mengatakan Prabowo dan timnya siap membantu....

<!--more-->

Sebelumnya, Drajad Wibowo mengatakan Prabowo dan timnya siap membantu penyiapan RAPBN 2025 jika diminta oleh Presiden Jokowi. Tahun ini merupakan pemerintahan transisi di mana Jokowi akan mengakhiri jabatannya pada Oktober dan dilanjutkan oleh Prabowo, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih pada Pemilu 2024.

Drajad menilai, koordinasi penyiapan RAPBN 2025 merupakan langkah untuk menyiapkan pemerintahan baru sekaligus membuat transisi kebijakan fiskal berjalan mulus.

"Kewenangan penyusunan RAPBN 2025 sebenarnya masih dipegang oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Koordinatornya tentu Menkeu Sri Mulyani," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Rabu, 24 April 2024.

Drajad mengatakan TKN Prabowo-Gibran bersedia membantu Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Bank Indonesia (BI) menyiapkan postur maupun rincian RAPBN 2025.

"Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran sudah menyiapkan program-program pembangunan, apalagi sebagian program tersebut merupakan kelanjutan program pemerintahan Presiden Jokowi," tuturnya.

Pilihan Editor: Lifecare Taxi Terbaru dari Bluebird untuk Layani Difabel dan Lansia, Pakai Toyota Voxy

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

2 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

2 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

3 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

3 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

5 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

5 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

5 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

6 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

6 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

6 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya