Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Reporter

Tempo.co

Editor

Grace gandhi

Kamis, 25 April 2024 18:00 WIB

Ilustrasi pesawat (Pixabay)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 25 April 2024 dimulai dari anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Disusul, hasil seleksi administrasi Rekrutmen Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2024 telah diumumkan pada Selasa, 23 April 2024. Bagi peserta yang lolos akan mengikuti tes daring (online) pertama dan dianjurkan mengikuti tes uji coba (trial).

Berikutnya, anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), Drajad Wibowo, angkat bicara soal persiapan penyusunan kabinet pemerintahan baru presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Selanjutnya, Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang selama dua hari pada 24-25 April 2024.

Terakhir, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembebasan lahan IKN.

Advertising
Advertising

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat....

<!--more-->

1. Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

"Penetapan tarif pesawat juga harus memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan itu diatur dalam penjelasan Pasal 126 ayat (3) UU Penerbangan," ujar Sigit dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 24 April 2024.

Pernyataan tersebut menanggapi wacana penarikan iuran untuk dana pariwisata yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat.

"Kalau dipaksa lagi mau menarik iuran pariwisata, itu sama saja penumpang dikenakan tambahan biaya double. Dan tidak semua penumpang naik pesawat untuk keperluan wisata," kata Sigit.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

Hasil seleksi administrasi Rekrutmen Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2024 telah diumumkan pada Selasa, 23 April 2024. Bagi peserta yang lolos akan mengikuti tes daring (online) pertama dan dianjurkan mengikuti tes uji coba (trial).

“Peserta yang lolos sangat disarankan mengikuti trial test untuk memastikan kelancaran tes online, karena ada aplikasi SEB (Safe Exam Browser) yang harus dipahami, sekaligus peluang untuk mengecek keandalan perangkat teknis kamu,” kata Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN melalui akun Instagram @fhci.bumn, Selasa, 23 April 2024.

Adapun alur pendaftaran dan jadwal lengkap tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 antara lain registrasi online dan seleksi administrasi Sabtu, 23 Maret 2024 - Senin, 1 April 2024, pengumuman registrasi online Selasa, 23 April 2024, trial test online Rabu, 24 April 2024 - Jumat, 26 April 2024, dan Tes online 1 Sabtu, 27 April 2024 - Sabtu, 4 Mei 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi....

<!--more-->

3. TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), Drajad Wibowo, angkat bicara soal persiapan penyusunan kabinet pemerintahan baru presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Drajad menyebut Prabowo nantinya akan memutuskan siapa saja orang yang terpilih menjadi menteri dalam kabinetnya. Dia menyatakan, penentuan kursi menteri akan diputuskan setelah ada kesepakatan antara Prabowo dengan Gibran, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan para ketua umum partai pengusung.

Ekonom itu menegaskan belum waktunya untuk mengungkapkan nama-nama menteri itu. "Ojo grasa-grusu (jangan terburu-buru)," kata Drajad saat dikonfirmasi Tempo, Kamis, 25 April 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang selama dua hari pada 24-25 April 2024.

Dalam salah satu agendanya hari ini, Menhub Budi Karya bertemu dengan Assistant Vice-Minister for International Aviation MLIT Japan, Yamakoshi Toshihiro, serta perusahaan Jepang di bidang bandar udara atau bandara.

Bersama pejabat dan pengusaha Jepang, Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Terkhusus pengembangan di Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan yang disebut bakal menjadi salah satu gerbang masuk ke kawasan IKN.

Menhub Budi Karya meminta agar Jepang mau berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), InJourney, maupun PT Angkasa Pura (Persero) untuk meningkatkan transportasi Indonesia pada bidang bandara. Ia menyatakan, bahwa kerja sama Indonesia-Jepang ini bisa mengembangkan konektivitas transportasi di IKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban....

<!--more-->

5. AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembebasan lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur yang tak boleh menimbulkan korban. Hal ini disampaikan Jokowi kepadanya saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 24 April 2024.

AHY mengakui masih banyak kendala dalam pengadaan tanah IKN. Salah satunya karena sebagian wilayah masih didiami masyarakat, sehingga belum dapat digunakan untuk pembangunan. Oleh sebab itu, kata dia, seluruh pemangku kepentingan perlu membentuk skema penyelesaian masalah yang peduli terhadap dampak sosial kemasyarakatan.

“Penekanan dari Bapak Presiden tentunya dalam rangka menghadapi atau menangani situasi di lapangan, pendekatannya harus baik. Tidak boleh ada yang menjadi korban. Masyarakat yang harusnya kita lindungi, tidak boleh merugi apalagi menjadi korban,” katanya dalam keterangan resmi pada Kamis, 25 April 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Daftar Harga Kebutuhan Pokok Terkini, Bawang Merah dan Gula Meroket

Berita terkait

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

9 menit lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

1 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

2 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

3 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

4 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

4 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya