Kementrian BUMN Desak Departemen Keuangan Rampungkan PPA
Rabu, 8 Juli 2009 16:01 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendesak Departemen Keuangan segera membahas usulan penyelesaian masalah PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil tak merinci tenggat pembahasan usulan penyelesaian PPA, namun harus dilakukan secepat mungkin karena banyak perusahaan negara yang membutuhkan penyehatan. "Sesegera mungkin karena banyak masalah," ujarnya usai memberikan suara di komplek menteri Jalan Denpasar, Kuningan, Rabu (8/7).
Dia melanjutkan perusahaan negara yang perlu segera disehatkan antara lain PT PAL (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), dan PT Industri Gelas (Persero). Perusahaan Pengelola Aset, kata Sofyan, bisa membantu perusahaan ini dengan mudah melalui pendekatan korporasi.
Sofyan menjelaskan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk merancang surat yang hendak dikirim kepada Menteri Keuangan. Selain itu perlu ada pembahasan opsi mana yang akan diambil untuk mengoptimalkan kerja PPA.
Kemarin dia mengungkapkan, kementerian mengusulkan revisi peraturan pemerintah dan peraturan menteri agar PPA dapat bekerja dengan baik. Sebab aturan-aturan itu membuat desain PPA tak efektif.
RIEKA RAHADIANA
Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil tak merinci tenggat pembahasan usulan penyelesaian PPA, namun harus dilakukan secepat mungkin karena banyak perusahaan negara yang membutuhkan penyehatan. "Sesegera mungkin karena banyak masalah," ujarnya usai memberikan suara di komplek menteri Jalan Denpasar, Kuningan, Rabu (8/7).
Dia melanjutkan perusahaan negara yang perlu segera disehatkan antara lain PT PAL (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), dan PT Industri Gelas (Persero). Perusahaan Pengelola Aset, kata Sofyan, bisa membantu perusahaan ini dengan mudah melalui pendekatan korporasi.
Sofyan menjelaskan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk merancang surat yang hendak dikirim kepada Menteri Keuangan. Selain itu perlu ada pembahasan opsi mana yang akan diambil untuk mengoptimalkan kerja PPA.
Kemarin dia mengungkapkan, kementerian mengusulkan revisi peraturan pemerintah dan peraturan menteri agar PPA dapat bekerja dengan baik. Sebab aturan-aturan itu membuat desain PPA tak efektif.
RIEKA RAHADIANA
