TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan pemerintah bakal memindahkan 38 kementerian atau lembaga ke Ibu Kota Negara (IKN) mulai September 2024. Kementerian yang dipastikan pindah diantaranya termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga Kementerian Keuangan.

Anas menjelaskan, jumlah ASN yang diprioritaskan pindah pertama ke IKN 11.916 pegawai. Untuk tahap kedua 6 ribu orang, dan tahap ketiga 14 ribu orang. Kemudian tunjangan pindahan juga telah disiapkan untuk para pionir yang pindah paling awal ke ibu kota baru.

"Nanti mulai kepindahan, pengepakan barang dan transport itu akan dibantu," kata Anas di kantor Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta Pusat, pada Rabu, 17 April 2024.

Menurut Anas, setiap ASN akan diberikan satu unit apartemen. Selain itu, nantinya setiap ASN yang telah menikah dapat membawa keluarganya pindah. Keluarga yang akan ditanggung meliputi satu pasangan ASN, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.

Sementara itu, khusus untuk menteri yang pindah ke IKN seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani, pemerintah telah menyiapkan rumah tapak jabatan menteri. Adapun progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN saat ini telah mencapai 80 persen.

"Progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN saat ini mencapai sekitar 80 persen," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa, 16 April 2024 dilansir dari Antara.

Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan bahwa dari total 36 unit rumah dinas menteri yang dibangun, sebanyak empat unit sudah selesai. Sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian finishing.

"Pembangunan seluruh unit rumah tapak jabatan menteri di IKN ditargetkan selesai pada Juli tahun ini," kata Basuki.

Kementerian PUPR membangun 36 unit rumah dinas menteri di Kawasan Ekonomi Khusus (IKN) atas lahan dengan kontur berbukit sesuai dengan konsep compact city. Rumah dengan konsep tersebut umumnya menekankan pada perencanaan lingkungan tempat tinggal yang terintegrasi dengan beberapa prinsip, seperti efisiensi lahan, aksesibilitas, dan gaya hidup berkelanjutan.

Rumah-rumah tersebut memiliki dua lantai. Lantai pertama mencakup teras, ruang kerja, ruang tunggu dan area kedinasan, ruang tamu, dan kamar tidur tamu. Sementara itu, lantai kedua merupakan area pribadi yang terdiri dari ruang keluarga, kamar tidur utama, dan kamar tidur anak.

Setiap unit rumah memiliki luas tanah 1.000 meter persegi dan luas bangunan 580 meter persegi, lengkap dengan perabotannya.

Pembangunan 36 unit rumah jabatan menteri dilakukan di lokasi persil 104 sebanyak 24 unit dan persil 105 sebanyak 12 unit oleh Kementerian PUPR. Proses pembangunan dimulai sejak 7 Desember 2022 dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

RIZKI DEWI AYU | TIM TEMPO

Pilihan Editor: Arus Balik Lebaran, Astra Infra Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen hingga Besok