TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah untuk mengawasi pemenuhan target kinerja organisasi.

“Jangan sampai libur lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” kata dia melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 13 April 2024.

Apalagi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi ASN untuk mengombinasikan work from office (WFO) dan work from home (WFH) selama arus balik lebaran. Kebijakan itu akan diterapkan selama dua hari, yakni Selasa-Rabu, 16-17 April 2024.

Menurut dia, kebijakan itu perlu guna mengurai kepadatan sekaligus memperkuat manajemen arus balik Lebaran. “Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujar Anas.

Berdasarkan aturan, WFH bisa dijalankan maksimal 50 persen dari jumlah pegawai pada instansi yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan. Misalnya, pegawai bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

Sedangkan, WFO diterapkan 100 persen ada perusahaan yang berhubungan dengan pelayanan publik secara langsung. Misalnya, bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

Anas meminta agar instansi pemerintah membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk pelayanan selama libur Lebaran. “Sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah,” kata dia.

Ia berharap masyarakat dapat mengadu ke portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, jika menemukan pelayanan publik yang kurang optimal.

Pilihan Editor: Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran