TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Jaleswari Pramodawardhani mengatakan desakan berbagai pihak untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang serta menghormati lembaga peradilan.

Menurut dia, Jokowi harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi supremasi hukum. "Presiden harus bersedia bekerja sama dan memberikan kerja sama penuh dalam proses hukum yang berlangsung," tutur Jaleswari dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Minggu, 7 April 2024..

Adapun ia menilai pemanggilan empat menteri dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menjadi langkah awal mengungkap kecurangan Pilpres 2024.

"Keterangan yang diberikan oleh keempat menteri tersebut dapat dianggap sebagai langkah awal dalam mengungkap dugaan kecurangan dalam pilpres," kata dia

Keempat menteri yang diperiksa majelis hakim MK tersebut adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Mereka memberikan keterangan pada Jumat lalu.

Jaleswari menyampaikan integritas, transparansi, kepatuhan, serta penghargaan terhadap lembaga peradilan sangatlah penting dalam sidang kali ini. MK, kata dia, perlu diberi kesempatan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan objektif tanpa tekanan dari pihak mana pun.

"Penting bagi kita untuk tidak bersikap spekulatif dan menunggu hasil proses hukum yang sedang berlangsung," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, alokasi anggaran program perlindungan sosial (Perlinsos) yang disetujui DPR RI sebesar Rp 496,8 triliun. Program perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK, di antaranya subsidi, bansos, dan jaminan sosial.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyebut, tidak ada perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir, yaitu 2019-2024, kecuali pada 2023. Bansos Kementerian Sosial (Kemensos) yang cukup rendah pada dua bulan pertama diakibatkan oleh penataan kembali kerja sama Kemensos dan perbankan.

Di sisi lain, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa Kemensos memperoleh anggaran sebesar Rp 79,214 triliun pada 2024. Dari angka tersebut, sebesar 95,46 persen atau Rp 7,61 triliun untuk alokasi bansos.

“Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran Kemensos turun dari Rp 87.275.474.140.000 menjadi Rp 79.214.083.464.000,” kata Risma di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2024.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan Editor: Gibran Akan Bertemu Jokowi dan Prabowo Setelah Lebaran di Solo