TEMPO.CO, Jakarta - Jumat besok, 5 April 2024, empat menteri akan dipanggil sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi atas gugatan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Pembantu Presiden Jokowi yang dipanggil tersebut adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Sebelumnya Timnas AMIN (Anis-Muhaimin) minta hakim MK memanggil Airlangga, Sri Mulyani,Tri Risma dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk dimintai keterengan soal pemberian bansos oleh Presiden Jokowi yang mereka nilai untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Namun rupanya MK mempunyai pertimbangan lain.

Airlangga, Sri Mulyani, dan Tri Risma sudah menyatakan siap memenuhi undangan MK.

"Insya Allah hadir, kalau diundang," kata Airlangga di Jakarta, Selasa malam.

Tri Rismaharini memastikan akan menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi, sementara Sri Mulyani mengatakan, "Kalau diundang, masa gak hadir?"

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden RI bidang Hukum Dini Purwono mengatakan bahwa para menteri yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilpres 2024, tidak perlu meminta izin Presiden RI Joko Widodo.

Menurut Dini, pemerintah menghormati panggilan MK kepada sejumlah menteri yang dibutuhkan keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024.

“Pemerintah berharap dengan kehadiran sejumlah menteri tersebut, MK dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terkait latar belakang dan implementasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah,” ujarnya.

Ketua tim hukum Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir mengungkapkan alasan mereka mengusulkan MK memanggil empat menteri untuk menjadi saksi adalah untuk mendalami aliran bansos menjelang Pilpres 2024.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bahwa terkait dengan penyaluran bansos, pihaknya langsung mengirimkan anggaran tersebut ke masing-masing daerah melalui bank. "Langsung transfer ke bank," ujarnya.

Risma juga membeberkan bahwa perubahan data penerima bansos di seluruh wilayah diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan undang-undang fakir miskin.

"Nanti diusulkan ke kami, dan setiap bulan itu terubah datanya sesuai dengan permintaan daerah. Sudah 6 juta lebih yang kita ubah," katanya.

Airlangga menuturkan kesaksian di MK, sebatas memberikan penjelasan mengenai mekanisme APBN terkait bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlinsos).

"Bicara yang sifatnya pemerintahan saja," ujarnya, Rabu.

Menteri Keuangan atau Menkeu Sri MulyaniIndrawati menyebut, anggaran bantuan sosial atau Bansos pemerintah mengalami lonjakan tajam. Per 29 Februari 2024, realisasi anggaran Bansos mencapai Rp 9,6 triliun.

"Anggaran Bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun ke Rp 22,5 triliun atau naik 135 persen dibanding tahun sebelumnya," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan pada Selasa, 19 Maret 2024.

Kemudian, untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp 7,7 triliun. Anggaran ini diperuntukkan bagi bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,7 juta peserta.

Sementara untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebanyak Rp 900 miliar. Dana ini dialokasikan untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 1.000 siswa dan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Kuliah bagi 105,1 ribu mahasiswa.

Anggaran berikutnya dialirkan ke Kementerian Agama sebesar Rp 1,1 triliun untuk kebutuhan bantuan pendidikan. Bantuan PIP untuk 1,4 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 11,1 ribu mahasiswa.

Terakhir, sebanyak Rp 800 miliar dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bantuan tanggap darurat bencana.

slot pulsa

TIM TEMPO | ANTARA

Pilihan Editor Anggota DPR Singgung Malaysia Gratiskan Tol saat Lebaran, Ini Jawaban Menteri Basuki