Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

Rabu, 3 April 2024 10:14 WIB

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)

TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) di ruang rapat kantor Otorita IKN, Balikpapan, pada Senin, 1 April lalu. Pertemuan itu dilakukan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan Surat Teguran I yang dikirim Komnas HAM soal penataan kawasan di wilayah Sepaku, Kalimantan Timur, dengan lokasi IKN.

"Pertemuan ini juga membahas langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh kedua belah pihak untuk menanggapi permasalahan tersebut," tulis Biro SDM dan Humas Otorita IKN dalam keterangan resmi pada Selasa, 2 April 2024.

Sebelumnya, Komnas HAM mengambil inisiatif pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM terhadap sembilan petani di wilayah IKN. Diduga kesembilan petani itu juga mengalami ancaman hingga intimidasi melalui rencana penggusuran Warga Adat Pamaluan.

Para petani yang merupakan anggota Kelompok Tani Saloloang ini digunduli oleh polisi. Kemudiam sembilan petani itu ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Timur.

Adapun pertemuan Otorita IKN dan Komnas HAM dihadiri oleh perwakilan tingkat tinggi dari kedua lembaga. Termasuk Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, serta Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN.

Advertising
Advertising

Dalam pertemuan tersebut, Otorita IKN menyatakan komitmennya untuk menata kawasan Sepaku. Otorita IKN menilai keteraturan tata ruang dan perizinan sangat penting untuk dapat menghindari permukiman yang tidak teratur.

Sementara itu, Komnas HAM menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan pembangunan. Komnas HAM juga memberikan masukan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.

Otorita IKN dan Komnas HAM sepakat untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dalam berbagai aspek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kerja sama ini mencakup penguatan kapasitas pegawai Otorita IKN dalam hal hak asasi manusia, kolaborasi dalam kegiatan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat, serta kerjasama dalam pemantauan dan penegakan hak asasi manusia di IKN.

Kedua belah pihak juga menyetujui untuk saling berbagi data dan informasi yang relevan guna mendukung langkah-langkah pembangunan yang berkelanjutan dan berlandaskan HAM. Komnas HAM pun menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan serta berperan sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul.

Otorita IKN berharap ada kerja sama yang erat dengan Komnas HAM. Otorita mengklaim kerja sama ini dapat mendorong berjalannya pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pilihan Editor: Rieke Diah Pitaloka Desak Pihak-pihak Terlibat dalam Kasus Korupsi PT Timah Segera Dicekal

Berita terkait

Pengamat Nilai Rencana Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun untuk IKN Berpotensi Proyek Mangkrak

35 menit lalu

Pengamat Nilai Rencana Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun untuk IKN Berpotensi Proyek Mangkrak

Pembangunan kota, termasuk IKN ini tidak sekadar membangun Istana Negara ataupun gedung kementerian dan rumah dinas pejabat.

Baca Selengkapnya

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

17 jam lalu

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

19 jam lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

22 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Sengkarut Penggusuran Warga Stren Kali di Rusunawa Gunungsari

1 hari lalu

Sengkarut Penggusuran Warga Stren Kali di Rusunawa Gunungsari

Baru-baru ini Warga Stren Kali yang mendiami Rusunawa Gunungsari, Surabaya, mengalami penggusuran

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

1 hari lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 hari lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

1 hari lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

1 hari lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya