TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini diungkapkannya dalam agenda Buka Puasa Bersama Media di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Senin, 2 April 2024.

"Kalau diundang, masa gak hadir?" kata Sri Mulyani.

Bendahara negara tersebut menyebut, dia akan hadir jika mendapatkan undangan resmi. "InsyaAllah hadir. Kalau ada undangan ke kami, kalau ada undangan resmi."

Sebelumnya, MK memanggil empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sengketa hasil Pilpres pada Jumat, 5 April 2024 mendatang. Empat menteri itu adalah Sri Mulyani, Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat hakim konstitusi pada Senin, 1 April 2024. "Yang pertama yang perlu didengar oleh MK adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, Sri Muyani Menkeu, Tri Rismaharini Mensos, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," ujar Ketua MK Suhartoyo.

Suhartoyo menyatakan, kelima menteri tersebut penting untuk dihadirkan dalam sidang sengketa. Meskipun demikian, kata dia, bukan berarti MK mengakomodir permohonan kubu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Seperti diketahui, kedua kubu tersebut dalam persidangan sebelumnya meminta MK menghadirkan sejumlah menteri, seperti Sri Mulyani dan Risma, untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

"Jadi, semata-mata untuk kepentingan para hakim."

ANNISA FEBIOLA | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Ramai soal Keluhan Restitusi Pajak, Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani