TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Haris Muhammadun mengkritisi sistem pendaftaran mudik gratis bagi masyarakat yang tidak terintegrasi. Kuota mudik gratis biasanya akan ludes dalam waktu singkat, namun pada hari-H mudik, kursi yang tersedia tidak terpenuhi.

"Ini sudah bertahun-tahun, masalahnya sama. Ketika dibuka kuota mudik gratis, dalam 24 jam habis. Tapi pada saat pelaksanaannya, itu kosong. Kenapa? Karena IT, lagi-lagi IT," kata Haris dalam konferensi pers di Kantor Jasa Raharja pada Senin, 1 April 2024.

Dia mencontohkan seperti misalnya mudik gratis yang disediakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dengan Kementerian Perhubungan. Haris menilai, semua penyelenggara mudik gratis mestinya terintegrasi menjadi satu.

Dengan sistem yang terintegrasi, menurut Haris, masyarakat yang telah mendaftar pada satu program mudik gratis tidak bisa lagi mendaftar pada program mudik gratis lainnya.

"Misalnya dia kirim nomor KTP. Jadi kalau di aplikasi atau login ke penyelenggara mudik yang lain, udah di-hold. Udah enggak bisa, gitu loh," ucapnya.

Selanjutnya: Solusi ini, menurut Haris, sangat sederhana. Namun....

<!--more-->

Solusi ini, menurut Haris, sangat sederhana. Namun, tidak ada eksekusi, sehingga masalah serupa selalu bermunculan tiap tahun. Dari sinilah, dia menekankan perlunya integrasi antara seluruh penyelenggara mudik gratis tersebut.

"Misalnya saya daftar mudik gratisnya Kemenhub tanggal 7. Saya daftar juga katakanlah di BUMN misalnya tanggal 8. Kemudian, saya daftar di Pemda DKI tanggal 9. Nah, realitinya kan cuma satu," tuturnya.

Haris mengungkapkan, sebanyak 40 bus mudik gratis yang pada akhirnya kosong.

"Ini kan aneh. Kita daftar, kuota habis, (tapi) realisasinya kosong. Nah, ini kan sayang. Makanya, (perlu) ada pola manajemen transportasi tadi," ucap dia.

Dia mengatakan bahwa kapasitas semua moda transportasi harus dikelola dan disesuaikan. "Nah, kalau tadi ya masalah manajemen lalu lintas, kemudian manajemen pola transportasi dan perjalanan semuanya kayaknya harus diintegrasikan."

Pilihan Editor: Respons Sandiaga soal Harga Tiket Pesawat Mahal: Itu Kelas Bisnis, Kelas Ekonomi Masih Sesuai Aturan