TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga 15 Maret 2024 masih surplus sebesar Rp 22,8 triliun. Nilai surplus APBN ini sebesar 0,10 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"APBN masih berjalan solid, terjaga surplus dengan kinerja keseluruhan yang on-track," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta pada Senin, 25 Maret 2024.

Nilai surplus ini diperoleh dari pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara. Tercatat pendapatan negara sebesar Rp 493,2 triliun atau setara 17,6 persen dari Rp 2.802,3 triliun. Sedangkan belanja negara sebesar Rp 470,3 triliun atau setara 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Pendapatan negara terkontraksi sebesar 5,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan penerimaan negara sangat tinggi pada 2021 dan 2022, namun tetap bisa terjaga pada 2023 meski kini mengalami kontraksi.

Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 399,4 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp 342,9 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp56,5 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 93,5 triliun dan hibah Rp0,2 triliun.

Sedangkan belanja negara tumbuh signifikan, yakni sebesar 18,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 328,9 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 165,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp163,4 triliun. Kemudian transfer ke daerah tercatat sebesar Rp 141,4 triliun.

Sri Mulyani menilai keseimbangan primer menunjukkan kinerja positif, yakni sebesar Rp 132,1 triliun. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembiayaan utang.

Pilihan Editor: Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan