TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah dinilai gagal memenuhi target pencapaian angka kemiskinan sebesar 8,2 persen pada 2009. Pasalnya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kemiskinan masih tinggi yaitu 14,15 persen atau 32,53 juta jiwa.

"Hanya ini yang bisa dicapai untuk menurunkan angka kemiskinan, itu masih jauh dari yang dijanjikan," kata Wakil Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Emir Muis di Mario's Place Jakarta, Kamis (2/7).

Dia menjelaskan, pemerintah seharusnya bisa menurunkan angka kemiskinan lebih banyak karena anggaran belanja pemerintah saat ini lebih besar hingga mencapai Rp 1.000 triliun. Dalam catatan badan pusat statistik sejak 2004/2005 sampai 2009, kemiskinan hanya turun 2,45 persen yaitu dari 16,6 ke 14,15 persen.

Jumlah penurunan itu tidak signifikan bila dibandingkan alokasi belanja bantuan sosial yang lonjakannya sangat pesat. Emir mengemukakan alokasi belanja bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara sejak 2005 sampai 2009 naik 217 persen. "Output yang dihasilkan hanya mampu mengurangi kemiskinan 2,45 persen," ujarnya.

Direktur Megawati Institute Arif Budimanta mengemukakan realisasi penurunan angka kemiskinan hanya 50 persen dari yang dijanjikan. "Kalau kuliah nilainya F atau tidak lulus," tutur dia.

Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Fausi Ikhsan berpendapat tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena sistem politik yang mengalami perubahan. "Perubahan itu membuat stakeholder banyak sehingga lebih sulit," ungkapnya.

EKO NOPIANSYAH