Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI
Reporter
Tempo.co
Editor
Agung Sedayu
Senin, 25 Maret 2024 07:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentang regulasi dan besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 yang akan diterima oleh para pegawai negeri sipil (PNS). Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah secara resmi menerbitkan peraturan mengenai pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS tahun ini.
Berita lain yang juga banyak dibaca adalah tentang cara mendapat fasilitas mudik gratis menggunakan kereta api. PT KAI telah menyediakan ribuan kursi untuk mudik gratis pada lebaran tahun ini.
Selain itu, TNI Angkatan Laut mengadakan mudik gratis menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI. Program ini khusus untuk penumpang angkutan dan pengendara sepeda motor yang akan mudik ke kampung halaman di Pulau Jawa.
Lalu berita mengenai Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih yang meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan sosialisasi dan pendekatan yang baik kepada masyarakat ihwal penggunaan kawasan untuk pembangunan IKN. Terutama, pada masyarakat adat yang lebih dulu eksis sebelum ada hak pengelolaan hutan maupun pembangunan ibu kota baru.
Kemudian berita tentang Proyek Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Banten resmi masuk sebagai proyek strategis nasional atau PSN yang baru. Pengembangan PSN baru di PIK 2 ini ditaksir menelan biaya investasi Rp 65 triliun.
Berikut rangkuman lima berita terpopuler di Tempo.co:
- Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan
Kementerian Keuangan mengumumkan pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pemberian Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024, pada Jumat, 15 Maret 2024. Selain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hadir pula dalam pengumuman tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi menerbitkan peraturan mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini. Peraturan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, dikeluarkan pada Rabu, 13 Maret 2024. Peraturan ini dirilis beberapa minggu sebelum perayaan Idul Fitri.
Menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut, Jokowi menyatakan bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS akan dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya, yaitu 22 Maret 2024. Peraturan tersebut juga mencantumkan bahwa pembayaran THR dapat dilakukan setelah Hari Raya jika tidak dapat dilakukan dalam periode sebelumnya. Besaran THR pun dipastikan akan naik seiring naiknya gaji bagi ASN dan pensiunan.
THR dan gaji ke-13 untuk PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencakup beberapa komponen, seperti gaji pokok, tunjangan keluarga (baik tunjangan suami/istri maupun tunjangan anak), tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja.
Sementara itu, bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sumber anggarannya berasal dari APBN, komponen THR dan gaji ke-13 terdiri dari 80 persen dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, dan tunjangan kinerja.
“Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2024,” dikutip dari Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 14 Tahun 2024.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Cara Mudik Lebaran Gratis Bersama PT KAI…
<!--more-->
- Mudik Lebaran Gratis, PT KAI Siapkan Seribuan Kursi Kosong
PT Kereta Api Indonesia Divre III Palembang mempersiapkan seribuan kursi kosong gratis bagi para pemudik Lebaran 2024.
Ini merupakan inisiatif bersama Dishub Provinsi Sumatera Selatan dan Bank Sumsel Babel. Mereka mengadakan program mudik gratis naik kereta api bagi masyarakat keberangkatan tanggal 9 April 2024, dengan KA Bukit Serelo relasi Kertapati-Lubuklinggau dan KA Ekspres Rajabasa relasi Kertapati-Tanjungkarang.
Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti menjelaskan dalam mengakomodir permintaan masyarakat dalam bertransportasi di mudik Lebaran dan sebagai wujud sinergitas antara PT KAI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Bank Sumsel Babel menyelenggarakan mudik gratis menggunakan kereta api keberangkatan pada 9 April 2024.
"Lakukan registrasi terlebih dahulu tentunya agar bisa mendapatkan kursi gratisnya," kata Aida, Minggu, 24 Maret 2024. Program mudik gratis menggunakan kereta api akan diberangkatkan dari Stasiun Kertapati pada 9 April 2024, untuk KA Ekspres Rajabasa Pukul 08.30 WIB dan KA Bukit Serelo pukul 09.00 WIB.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Mudik Gratis Naik Kapal Perang TNI AL…
<!--more-->
- Mudik Gratis Naik Kapal Perang TNI AL, Simak Syarat dan Ketentuannya
TNI Angkatan Laut mengadakan mudik gratis menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI. Program ini khusus untuk penumpang angkutan dan pengendara sepeda motor yang akan mudik ke kampung halaman di Pulau Jawa.
Berdasarkan informasi yang diunggah melalui Instagram resmi @tni_angkatan_laut, berikut informasi pendaftaran serta syarat dan ketentuannya:
Pendaftaran mudik gratis menggunakan kapal perang dilaksanakan di tiga kota, yakni:
- Jakarta, Mako Kolinlamil Jalan Raya Pelabuhan Pos 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hotline 08180474700 atau 081292183187.
- Semarang, Mako Lanal Semarang, Jlaan RE Martadinata Nomor 12 Tawangsari, Kota Semarang. Hotline 0889833978807.
- Surabaya, Mako Lantai V Surabaya Jalan Laksda M. Nazir Nomor 56, Perak Surabaya. Hotline 085732009976 atau 081333079663.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN…
<!--more-->
- Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mestinya melakukan sosialisasi dan pendekatan yang baik kepada masyarakat ihwal penggunaan kawasan untuk pembangunan IKN. Terutama, pada masyarakat adat yang lebih dulu eksis sebelum ada hak pengelolaan hutan maupun pembangunan ibu kota baru.
Menurut Najih, pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang. Karena itu, tidak ada alasan bagi Otorita IKN untuk terburu-buru dalam pembebasan lahan. Ia juga menyebut Otorita IKN mesti memahami sejarah dan asal usul kawasan di IKN.
"Pendekatan itu penting agar kehadiran IKN tidak semata-mata bahwa itu kebijakan dari pusat yang harus dilakukan. Namun, turut menjadi bagian upaya pemerintah memberi perhatian kepada masyarakat lokal," tutur Najih ketika ditemui di Kantor Ombudsman RI pada Rabu, 20 Maret 2024.
Kemudian soal larangan pendirian bangunan baru, misalnya, juga harus dilakukan secara persuasif. Sosialisasi juga mesti dilakukan secara maksimal. Jika pendekatan dan sosialisasi sudah dilakukan tapi masyarakat tidak patuh, kata Najih, barulah Otorita IKN bisa menggunakan sarana hukum.
"Menurut saya masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi. Nggak ada alasan untuk terburu-buru. Ini prosesnya panjang," kata Najih. "Pendekatan persuasif itulah yang terbaik."
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: PIK 2 Masuk PSN, Butuh Investasi Rp 65 Triliun...
<!--more-->
- Pengembangan PIK 2 Masuk PSN, Nilai Investasi Rp 65 Triliun
Proyek Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Banten resmi masuk sebagai proyek strategis nasional atau PSN yang baru. Pengembangan PSN baru di PIK 2 ini ditaksir menelan biaya investasi Rp 65 triliun.
Pemerintah merencanakan pengembangan kawasan PIK 2 dengan luas sekitar 1.756 hektare. Kawasan ini direncanakan dengan nama "Tropical Coastland" yang dihadirkan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan daya tarik wisatawan.
Tak hanya itu, destinasi ini juga digadang-gadang untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove sebagai mekanisme pengamanan pesisir secara alami. Nantinya, kawasan PIK 2 akan terhubung dengan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg yang mulai digarap pada 2023.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam keterangan resminya menjelaskan, pengembangan proyek ini didukung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pasalnya, lokasi yang diusulkan sangat strategis karena berdekatan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu dan Kota Tua – Sunda Kelapa.
"Dapat membuka peluang usaha dan investasi, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Banten dan sekitarnya," demikian tertulis dalam keterangan resmi yang dikutip Tempo pada Ahad, 24 Maret 2024.
Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan PIK 2 Tropical Coastland dibiayai dengan sumber dana non-APBN. Pembangunan direncanakan secara bertahap, dengan opening tahap I berupa danau dan tempat ibadah sebagai destinasi Wisata Taman Bhineka paling lambat pada kuartal III 2024.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Pilihan Editor: Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan
