Mengenal LPEI, Lembaga yang Dilaporkan Sri Mulyani dan Diusut Kejagung hingga KPK

Rabu, 20 Maret 2024 18:30 WIB

Logo LPEI

LPEI atau Indonesia Eximbank (sebelumnya PT Bank Ekspor Indonesia) merupakan lembaga keuangan di bawah Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang didirikan pada 2009. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekspor dalam negeri dan membantu eksportir dalam mengembangkan kapasitas.

Advertising
Advertising

Indonesia Eximbank memiliki sembilan jaringan kantor yang terdiri dari satu kantor pusat di Jakarta; tiga kantor wilayah di Jakarta, Surabaya, dan Solo; dua kantor cabang di Medan dan Makassar; serta tiga kantor perwakilan di Balikpapan, Denpasar, dan Batam.

LPEI mempunyai misi menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Sedangkan visi yang diusung, yaitu mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan; memberikan layanan pembiayaan ekspor dalam negeri dan jasa konsultasi sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia; serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing.

Sementara tugas dan fungsi LPEI terdiri atas tiga. Pertama, mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor.

Kedua, menyediakan pembiayaan bagi proyek atau transaksi yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi memiliki prospek untuk peningkatan ekspor nasional. Ketiga, membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan dalam menyediakan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial atau penting dalam perkembangan ekonomi.

Selain itu, Indonesia Eximbank juga dapat melakukan bimbingan dan memberikan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, produsen barang ekspor, eksportir, terutama usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, serta melaksanakan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenangnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI.

Produk dan Jasa LPEI

Berita terkait

KPK Setor Rp 59,2 Miliar Uang Pengganti dan Rampasan dari Eks Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

2 jam lalu

KPK Setor Rp 59,2 Miliar Uang Pengganti dan Rampasan dari Eks Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK memastikan akan pro aktif untuk asset recovery agar pemasukan bagi kas negara. Termasuk kasus korupsi Dodi Reza Alex Noerdin.

Baca Selengkapnya

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

4 jam lalu

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran, Pertumbuhan 5,1 dan Defisit 2,45 Persen

5 jam lalu

Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran, Pertumbuhan 5,1 dan Defisit 2,45 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan APBN 2025 untuk dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran dengan pertumbuhan 5,1 persen dan defisit 2,45 persen

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Bungkam saat Tinggalkan KPK

5 jam lalu

LHKPN Janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Bungkam saat Tinggalkan KPK

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean bergegas meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa dugaan kejanggalan dalam LHKPN-nya

Baca Selengkapnya

Koalisi Sipil Usulkan Lebih dari 20 Nama untuk Pansel KPK ke Jokowi

6 jam lalu

Koalisi Sipil Usulkan Lebih dari 20 Nama untuk Pansel KPK ke Jokowi

Kelompok sipil mengklaim bahwa pihak yang didorong untuk menjadi pansel KPK merupakan figur-figur yang memahami permasalahan pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

7 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

KPK Jawab Nota Keberatan Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

9 jam lalu

KPK Jawab Nota Keberatan Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

KPK membantah dakwaannya pada eks hakim agung Gazalba Saleh tidak jelas

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rumah Anak Buah Syahrul Yasin Limpo di Kota Pare-Pare

10 jam lalu

KPK Sita Rumah Anak Buah Syahrul Yasin Limpo di Kota Pare-Pare

KPK menyita rumah Direktur Alat Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta di Pare-Pare

Baca Selengkapnya

Sidang Dugaan Pemerasan di Kementan oleh Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, KPK Hadirkan 7 Saksi

11 jam lalu

Sidang Dugaan Pemerasan di Kementan oleh Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, KPK Hadirkan 7 Saksi

KPK hadirkan tujuh pegawai Kementerian Pertanian untuk bersaksi dalam sidang dugaan pemerasan oleh Syahrul Yasin Limpo

Baca Selengkapnya

Soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?

12 jam lalu

Soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengaku tidak percaya namanya diduga masuk dalam daftar calon anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya