TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno setuju dengan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Impor. Peraturan ini dikomplain sejumlah masyarakat dan asosiasi, sehingga penerapannya baru dilaksanakan sebagian.

Menurut dia, saat ini di Indonesia sudah banyak menyediakan barang-barang yang diproduksi dan dijual di luar negeri. Karena itu, katanya, semestinya masyarakat Indonesia harus bangga dengan produk buatan dalam negeri.

"Saya ingin masyarakat Indonesia untuk bangga buatan Indonesia dan berwisata di Indonesia saja," katanya di Gedung Sapta Pesona, Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024.

Apabila ada warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, Sandiaga mengajak untuk berbelanja di Indonesia ketimbang di negeri orang, sehingga tidak menimbulkan persoalan. Sebab, ia menilai bahwa ekonomi Indonesia digerakkan oleh konsumsi lokal dan rumah tangga.

"Saya harapkan untuk pergerakan konsumsi lokal dan rumah tangga, maka masyarakat bisa berbelanja di Indonesia saja," ucapnya.

Di sisi lain, ia menyatakan bahwa adanya impor barang wisatawan ini justru menyebabkan devisa pariwisata Indonesia semakin tergerus. Ia menyebut Indonesia sudah defisit di beberapa negara seperti Arab, Jepang, dan Singapura karena kerap membeli dan membawa barang dari luar.

"Harus ditindaklanjuti dengan segera, devisa pariwisata kita akan tergerus," ucapnya. Sandiaga menuturkan, kementeriannya bakal berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, agar segera terbentuk regulasi yang bisa memudahkan masyarakat.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan masih berdiskusi soal evaluasi atau revisi Peraturan Mendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Impor. Zulhas mengungkapkan, rencana revisi itu masih dirapatkan. Ia menyebut bakal berdiskusi dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk membahas kembali peraturan yang dikeluhkan masyarakat serta asosiasi.

Implementasi Permendag 36/2023 telah berlaku sejak 10 Maret 2023. Peraturan ini membahas soal penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post-border ke border dan relaksasi atau kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Permendag juga mengatur pembatasan barang impor bawaan penumpang. Selain itu, Permendag 36/2023 juga mengatur fasilitas impor bahan baku bagi industri pemegang angka pengenal importir-produsen status Authorized Economic Operator dan mitra utama kepabeanan.

Pada Kamis, 14 Maret 2024, Zulkifli mengatakan segera melakukan pembahasan mengenai evaluasi atau revisi Permendag 36/2023. Kementerian Perdagangan mengaku mendengarkan berbagai keluhan tentang pembatasan impor yang dinilai memberatkan beberapa kelompok pelaku usaha.

Masalah ini juga banyak dikeluhkan warga, terutama yang mempunyai bisnis sampingan jasa titip atau jastip karena mereka tidak bisa membawa banyak barang. Sebelumnya Zulhas mengatakan, barang bawaan untuk oleh-oleh tidak akan dikenai pajak atau bea masuk. Tetapi barang yang dimasukkan dalam jumlah banyak dan terindikasi akan dijual kembali bakal dikenai bea masuk.

Pilihan Editor: Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju