Jokowi Instruksikan Menteri Basuki Ubah Desain Istana Wapres di IKN

Rabu, 13 Maret 2024 16:32 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta perubahan soal desain Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Beberapa rancangan awal diminta Kepala Negara untuk diperbaiki.

Basuki menyebut pembangunan Istana Wapres di IKN dijadwalkan pada Juli 2024. Pembangunan diperkirakan memakan waktu sekitar satu tahun.

"Desainnya berubah. Waktu lelang pertama kami dengan desain juara pertama, tetapi setelah dilihat Bapak Presiden, perlu direvisi sehingga kita revisi," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

"Kalau Istana Sapres, saya enggak tahu lelang ulang atau meneruskan yang kemarin," ujar Basuki.

Sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengaku belum akan berkantor di IKN. Eks Ketua Majelis Ulama Indonesia menyampaikan ini saat memberikan keterangan pers usai membuka Festival Kemandirian BLK Komunitas Tahun 2024 di Pondok Pesantren Daarul Archam Desa Tanjakan Rajeg Kabupaten Tangerang, Kamis, 7 Maret 2024.

Advertising
Advertising

“Mengenai IKN belum dibicarakan. Jadi Presiden mungkin akan di sana, saya belum ditugaskan apakah saya akan ke sana apakah di Jakarta saja, belum ada pembicaraan,” ucap Ma’ruf.

Pemerintah merencanakan Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN pada Juli 2024. Kondisi ini dapat dipenuhi jika infrastruktur penunjang seperti sumber air hingga jalan tol sudah tersedia.

Jokowi sudah berulang kali menyatakan bahwa upacara hari ulang tahun atau HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 digelar di IKN. Dua pekan lalu Presiden meninjau pembangunan lapangan upacara di Penajam Paser Utara.

"Fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini. Kemudian, acara juga sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah di bulan Januari sudah hampir final," ujar Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis, 1 Maret 2024.


Pilihan Editor: Kala Luhut Kaget Tahu Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil dari di Kompleks Widya Chandra

Berita terkait

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

42 menit lalu

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

53 menit lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

1 jam lalu

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

1 jam lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

1 jam lalu

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

Jokowi akan umumkan Pansel KPK bulan ini. Apa itu Pansel KPK dan bagaimana aturan mengeenai pembentukannya?

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

2 jam lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

2 jam lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Pengamat: Anggota Pansel KPK Harus Bersih dari Genealogi Politik

3 jam lalu

Pengamat: Anggota Pansel KPK Harus Bersih dari Genealogi Politik

Anggota Pansel KPK diminta agar bersih dari genealogi politik.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

4 jam lalu

Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

Prabowo juga mengatakan dia dan Jokowi punya komitmen yang sama membawa perbaikan khususnya bagi masyarakat miskin.

Baca Selengkapnya

Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

4 jam lalu

Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

Sekjen Gerindra menyebutkan PDIP dalam banyak kesempatan menyatakan tidak punya masalah dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya