TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan prioritas penanganan banjir dan longsor di Sumatera Barat (banjir Sumbar) akan berfokus daerah yang terkena imbas terparah terlebih dulu.

Ia mengatakan, dari 12 kabupaten yang terdampak banjir, menurut informasi Gubernur Sumbar, ada lima yang parah dan yang terparah ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada jalur ini, utamanya ada objek vital Pertamina, yang tidak boleh terputus rantai distribusinya ke Kabupaten/Kota lain, termasuk ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang dan pengangkutan CPO dari Bengkulu.

"Untuk itu saya minta dalam seminggu ini kondisi jalan yang terdampak longsor sudah bersih semua," kata Basuki, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 12 Maret 2024.

Sedangkan untuk penanganan longsor di tepi sungai yang mengikis badan jalan nasional, Basuki mengatakan telah menugaskan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat bersama para kontraktor yang ada untuk melakukan penanganan dengan memasang dinding penahan tebing (sheetpile).

"Terutama pada titik-titik rawan longsor untuk dapat segera ditangani dalam dua minggu ke depan," ," ujar Basuki. "Jalan yang rusak juga segera kembali diaspal, sehingga dalam dua minggu kondisi daerah sudah kembali bersih dan normal."

Basuki menargetkan penanganan bencana banjir di Sumbar dapat tuntas dalam dua pekan. "Saya ditugasi bapak Presiden untuk melakukan langkah penanganan bencana banjir di Sumatera Barat. Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk pemulihan sarana prasarana umum, terutama jalan dan air bersih," katanya.

Penanganan banjir tersebut yang ditangani PUPR adalah yang berhubungan dengan pembersihan dan perbaikan konektivitas di Jalan Raya Padang-Painan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Penanganan tersebut ditargetkan rampung seluruhnya dan kembali normal dalan waktu dua minggu ke depan.

Jalur Lintas Barat Sumatera dari Bengkulu - Painan hingga Padang saat ini telah terbuka dan bisa dilalui kendaraan roda 4, namun material longsoran dan rumah warga terdampak masih dalam tahap pembersihan.

Kementerian PUPR juga akan menyisir 8 jembatan gantung di Kabupaten Pesisir Selatan yang rusak akibat banjir. "Kami akan survei jembatan gantung tersebut, apakah perlu diganti karena rusak berat atau bisa diperbaiki. Sedangkan untuk penanganan rumah warga yang rusak masih menunggu hasil pendataan dari BNPB," ujar Basuki.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak bencana, Basuki menginstruksikan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar untuk segera menyiapkan sumur bor untuk air bersih warga.

Hal itu dilakukan juga untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memulihkan kondisi layanan jaringan air bersih Kota Painan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pilihan Editor: PUPR Teken Kontrak Rp 2,09 Triliun Beli Produk RI untuk IKN