TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak selesai.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan revisi Perpres 191 masih dalam proses finalisasi oleh pemerintah.

"Prinsipnya, kami sebagai operator siap mendukung apa yang menjadi penugasan dari regulator (pemerintah)," kata Irto kepada Tempo, Senin, 11 Maret 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menargetkan revisi Perpres 191 selesai tahun ini. Beleid anyar itu nantinya bakal mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

"Dalam beberapa bulan inilah. Kan sudah setahun draft-nya," kata Arifin di Komplek Kementerian ESDM, Jumat, 8 Maret 2024.

Arifin tidak merinci kapan detail waktunya. Ia hanya mengatakan, revisi Perpres 191 dilakukan agar penyaluran subsidi BBM bisa tepat sasaran.

Selanjutnya: Adapun rencananya, kendaraan yang dipriroritaskan menggunakan Pertalite....

<!--more-->

Adapun rencananya, kendaraan yang dipriroritaskan menggunakan Pertalite maupun solar adalah kendaraan pengangkut bahan pangan, bahan pokok, dan angkutan umum. "Semua kan harus tepat sasaran, ya. Kalau tidak, kan rugi pemerintah," kata dia.

Sementara ini, meski belum ada pemberlakukan pembatasan, sebenarnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah mengurangi kuota penyaluran Pertalite tahun 2024.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, kuota penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite yang ditetapkan tahun ini sebanyak 31,7 juta kiloliter. Angka tersebut lebih rendah ketimbang kuota yang ditetapkan pada 2023, yakni sebanyak 32,56 juta kiloliter.

"Jadi, ini memang sedikit lebih kecil karena kami melihat realisasinya di tahun 2023 sekitar 30 juta kiloliter," kata Erika saat Penutupan dan Konferensi Pers Posko Nasional Sektor ESDM Hari Raya Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jakarta, Senin, 8 Januari 2024, dikutip dari Antara.

Namun, kuota penyaluran solar untuk 2024 ditambah 2 juta kiloliter. Hal ini disampaikan Erika dalam paparan kinerja di Kabupaten Bogor pada Sabtu, 30 Desember 2023. Erika menuturkan, kuota penyaluran solar ditambah sehingga menjadi 19 juta kiloliter sebagai upaya antisipasi berlangsungya kegiatan Pemilu 2024.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum