TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara atau Simbara sebagai transformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah. Melalui penggunaan Simbara, kata Luhut, pemerintah bisa mengerek penerimaan negara.

“Dengan Simbara, kita bisa naik berapa puluh persen penerimaan pajak kita, royalti kita yang dulu sulit,” kata Luhut melalui tayangan video pendek yang diunggah melalui Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Jumat, 8 Maret 2024. "Sekarang setiap orang yang punya tambang, masuk dalam sistem Simbara. Begitu masuk, otomatis bayar royalti dan pajak."

Luhut juga mengatakan dengan digitalisasi di Simbara, pemerintah bisa memantau pergerakan batu bara di pengusaha. Mulai dari jumlah yang diproduksi, negara tujuan ekspor, hingga kapal yang digunakan untuk mengangkut batu bara tersebut.

“Ke depan, kami akan menerapkan hal tersebut untuk nikel, rumput laut, kelapa sawit, dan komoditas lain yang menjadi sumber penerimaan negara lainnya,” ujar Luhut dalam keterangan unggahannya.

Menurut Luhut, penggunaan sistem digital tersebut bisa mengerek rasio pajak ke angka 14 persen. Selain itu, bisa untuk mencegah praktik korupsi.

Ia pun optimistis pertumbuhan perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih besar. Bahkan, bisa mencapai 6 persen. “Syaratnya, jika digitalisasi terus dioptimalkan di semua lini,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Luhut, tidak peraturan yang mengunci peraturan lain. Sebab, peraturan harus mendukung untuk mencapai tupoksi yang diberikan. “Jika seluruh hal tersebut sudah bisa terintegrasi secara maksimal, maka saya yakin Indonesia akan terus mampu bernavigasi dengan baik di tengah-tengah badai besar krisis global," kata dia.

Pilihan Editor: Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang