Tanggapi Kritik Walhi, Bappenas; IKN Sepenuhnya Gunakan Energi Terbarukan pada 2045

Jumat, 8 Maret 2024 20:35 WIB

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengklaim bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpedoman pada konsep energi yang ramah lingkungan.

"Mengenai suplai energi, IKN mempunyai visi akan menggunakan 100 persen energi baru dan terbarukan pada tahun 2045," kata Leonardo saat ditemui Tempo di Menara BRILiaN, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

Leonardo menjelaskan bahwa proses dalam mencapai tujuan itu akan dilakukan secara bertahap dalam dua tahun ke depan. Sekarang, jelas Leonardo, pembangkit listrik yang sudah ada akan digunakan untuk menyokong distribusi energi ke IKN.

Lebih lanjut, Leonardo menyebut bahwa IKN telah membuka keran investasi untuk solar panel. "Akan ada beberapa lokasi yang didedikasikan sebagai lokasi solar farm," ujarnya. Menurut dia, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi jaminan bahwa IKN akan menggunakan energi terbarukan.

Tak hanya itu, Leonardo menyebut bahwa moda transportasi di IKN turut dirancang agar masyarakat yang mengaksesnya dapat berjalan kaki sekaligus mengurangi emisi karbon. Leonardo mencontohkan, jarak tempuh antara satu lokasi ke lokasi lain nantinya akan menghabiskan waktu paling lama 30 menit.

Advertising
Advertising

"Di IKN nanti mungkin tidak ada mobil konvensional," tuturnya. Namun, dia menegaskan bahwa proses ini butuh waktu yang bertahap.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia mengatakan temuan NASA soal penyusutan hutan di Ibu Kota Nusantara atau IKN membenarkan adanya deforestasi di hutan Kalimantan. Tak hanya terhadap lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akan terdampak akibat pembangkit IKN.

"Pembantu IKN di Kalimantan itu pasti juga akan diikuti dengan deforestasi yang meluas serta dampak-dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dirasakan masyarakat," kata Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Indonesia, Uli Arta Siagian, dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2024.

Uli mengatakan, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan menjadi wilayah paling terdampak negatif akibat pembangunan di IKN. Secara umum, sambung Uli, kerusakan di wilayah lain Kalimantan akan menyusul.

"Kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur megaproyek juga akan mendorong pembesaran eksploitasi material yang digunakan untuk membangun IKN," ujarnya. Uli turut memberi contoh eksploitasi batu dan semen yang akan meningkat untuk membangun infrastruktur IKN.

Lebih lanjut, Uli memperkirakan akan lahir fasilitas pembangkit listrik baru untuk menopang kebutuhan energi di IKN. Dia memberi contoh Pembangkit Listrik Tenaga Air Kayan di Kalimantan Utara yang dibangun tahun 2019.

Pilihan Editor: Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang



Berita terkait

Pemerintah akan Gelar Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, Bagaimana Kesiapan Prasarananya?

2 jam lalu

Pemerintah akan Gelar Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, Bagaimana Kesiapan Prasarananya?

Pemerintah akan menggelar upacara HUT Kemerdekan RI ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada Agustus mendatang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bangun Sistem Pertahanan Cerdas di IKN

2 jam lalu

Pemerintah Bangun Sistem Pertahanan Cerdas di IKN

Pemerintah tengah berupaya membangun sistem pertahanan cerdas di Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

Menengok Bendungan Sepaku Semoi Pemasok Air Kawasan IKN

5 jam lalu

Menengok Bendungan Sepaku Semoi Pemasok Air Kawasan IKN

Bendungan Sepaku Semoi akan menjadi pemasok air baku ke kawasan IKN. Biaya pembangunan bendungan mencapai Rp 556 miliar, bersumber dari APBN.

Baca Selengkapnya

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

6 jam lalu

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur minta Luhut tidak terburu-buru dalam pembebasan lahan di IKN karena berpotensi langgar HAM.

Baca Selengkapnya

Jasa Raharja dan Korlantas Polri Upayakan Kelancaran Lalu lintas dan Zero Accident di HUT RI

6 jam lalu

Jasa Raharja dan Korlantas Polri Upayakan Kelancaran Lalu lintas dan Zero Accident di HUT RI

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, bersama Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Aan Suhanan, meninjau kesiapan pengamanan dan pengawalan upacara HUT RI ke-79, di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pakar Minta Makan Siang Gratis Disediakan Rutin, Senin sampai Jumat

23 jam lalu

Pakar Minta Makan Siang Gratis Disediakan Rutin, Senin sampai Jumat

Pakar mendorong pemerintah menyalurkan makan siang gratis sebanyak lima kali per minggu kepada anak-anak secara rutin

Baca Selengkapnya

Tanggapi Bappenas, Pakar: Makan Siang Gratis untuk Dukung Prestasi Belajar

23 jam lalu

Tanggapi Bappenas, Pakar: Makan Siang Gratis untuk Dukung Prestasi Belajar

Pakar menilai program makan siang gratis bisa memberikan dampak positif jika memang ditujukan untuk mendukung kecerdasan akademik, pertumbuhan mental

Baca Selengkapnya

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

1 hari lalu

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

Hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan berbagai macam perabotan dan menggunakan sistem smart home.

Baca Selengkapnya

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

1 hari lalu

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah mencapai 87 persen

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya