TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas akan segera menyusun kebijakan makan siang gratis. Dia memperkirakan, penyusunan kebijakan itu akan dilakukan dalam satu bulan ke depan.

Ia menjelaskan simulasi program makan siang gratis akan terus dilakukan sebagai upaya pengkajian masalah. Hasil dari simulasi itu, kata Airlangga, akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun program makan siang gratis. Termasuk soal sumber pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

"Tugas Bappenas untuk menyusun itu nanti dalam satu bulan ke depan, karena APBN kan akan lebih detail lagi satu bulan ke depan," ujar Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat pada Jumat, 8 Maret 2024.

Program makan siang gratis merupakan janji politik calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski Prabowo dan Gibran belum resmi memenangkan Pemilu 2024, Airlangga mengatakan kajian tetap dilakukan.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, simulasi dan kajian perlu diperlukan untuk memahami dampak dari program makan siang gratis ini. Simulasi makan siang gratis akan dilakukan di sekolah-sekolah dengan tipologi yang beragam, yakni di pedesaan, pesisir, dan perkotaan.

Sebelumnya, simulasi program makan siang gratis dilakukan di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis, 29 Februari 2024. Terdapat 4 menu pilihan dalam simulasi program makan siang ini. Antara lain, siomay, gado-gado, dan dua paket nasi. Semua menu senilai Rp 15.000

Simulasi dilakukan meski Kabinet Joko Widodo alias Jokowi belum membahasnya. Menurut Airlangga, hal ini tak menjadi persoalan karena merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga mengusulkan pendanaan program makan siang gratis melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tetapi, Airlangga menegaskan soal anggaran program makan siang gratis baru akan dibahas setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pemilu 2024. "Karena pengguna APBN 2025 adalah pemerintah yang akan datang," ucapnya.

Pilihan Editor: Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang