Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kantor Kemenko Perekonomian Dida Karbera mengklarifikasi tentang penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis yang banyak mendapat reaksi negatif. Menurut dia, pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut baru sekadar usulan.
Selain menggunakan Dana BOS, dia juga mengatakan kabar penggunaan anggaran dari subsidi energi guna membiayai program makan siang gratis juga masih sekadar opsi untuk dipertimbangkan.
"Dari sisi pemerintah belum, itu kan baru wacana-wacana yang memungkinkan anggarannya dari situ. Kita belum mengkaji," kata Dida di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu.
Dalam simulasi Program Makan Siang Gratis yang diselenggarakan di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis (29/2), program itu menggunakan anggaran Rp15.000 per anak dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Namun, Dida menjelaskan bahwa nominal anggaran tersebut masih dapat berubah sewaktu-waktu dengan menyesuaikan kondisi perekonomian masing-masing wilayah.
"Kebetulan di sana (Kabupaten Tangerang) Rp15.000-an (per anak) mungkin make sense tapi di IKN kan bisa besar," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa terkait aspek anggaran dari Program Makan Siang Gratis saat ini masih dikaji ulang oleh pemerintah.
Adapun Program Makan Siang dan Susu Gratis merupakan usulan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam dokumen visi-misinya, mereka menjelaskan Program Makan Siang Gratis bertujuan mengatasi masalah tengkes (stunting) dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan pesantren.
Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.
Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
