TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan kebibijakan pemerintah menahan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik sudah tepat.

"Sebaiknya memang tidak perlu dinaikkan, terutama golongan bersubsidi," kata Bhima dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Rabu, 6 Maret 2024.

Bhima menjelaskan bahwa harga BBM subsidi masih bisa ditahan karena kenaikan harga minyak mentah hanya berkisar dua persen dibanding Maret tahun lalu. Selain itu, jelas Bhima, pelemahan rupiah baru mencapai 2,65 persen secara tahunan (year on year).

"Jadi belum terjadi beban dari sisi impor BBM yang menjadi faktor utama penambahan subsidi ke Pertamina. Soal anggaran, pemerintah bisa gunakan automatic adjustment untuk menambah subsidi energi," ujarnya.

Tak sampai di situ, Bhima juga menyebut bahwa kondisi daya beli konsumen perlu dipertimbangkan. Menurut dia, masyarakat miskin yang menggunakan BBM bersubsidi perlu diperhatikan sebab mereka turut mengalami tekanan harga beras dan kebutuhan pangan lainnya.

Penyesuaian harga BBM subsidi, Bhima menjelaskan, akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Dia menyampaikan bahwa BBM bersubsidi bukan hanya digunakan masyarakat miskin, melainkan juga kelas menengah.

"Kelas menengah menyumbang 35,2 persen konsumsi secara nasional. Jadi, jangan sampai BBM subsidi buru-buru naik, banyak faktor jadi pertimbangan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menjamin tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM) hingga bulan Juni 2024.

"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024), baik itu yang subsidi,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Hal itu, kata Airlangga, menjadi salah satu faktor potensi melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang semula 2,29 persen terhadap PDB. Sebab, subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk PT Pertamina maupun PT PLN.

"Itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 (persen). Tahun depan pun dalam kerangka yg sama 2,4-2,8 jadi realistis,” ujarnya.

Selain subsidi listrik dan BBM, Menko Airlangga menambahkan bahwa pelebaran defisit APBN juga turut disumbang oleh penambahan anggaran subsidi pupuk Rp14 triliun dari sebelumnya Rp 26 triliun.

SAVERO ARISTIA WIENANTO

Pilihan Editor: Tarif Tol MBZ dan Jakarta-Cikampek Naik Mulai 9 Maret 2024, Ini Rinciannya