Gebrakan AHY, Bagi-bagi Sertifikat Tanah Door to Door dan Janji Berantas Mafia Tanah

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Kamis, 29 Februari 2024 13:26 WIB

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara 'door to door' menyerahkan sertifikat kepada salah satu warga, di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu. ANTARA/Ahmad Rifandi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyerahkan 30 sertifikat tanah secara door to door kepada warga di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

"Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi tanah bagi masyarakat," kata AHY, Rabu, 28 Februari 2024.

Ia berharap, dengan sertifikat ini, warga dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki dan memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi, seperti mengajukan pinjaman modal usaha.

Warga penerima sertifikat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda Sayid Muhammad Al Attas menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya.

"Pemerintah telah mempermudah proses sertifikasi tanah. Terima kasih khususnya kepada Menteri AHY yang telah hadir langsung menyerahkan sertifikat ini," katanya. Proses sertifikasi tanah yang cepat dan tanpa biaya ini, ia harapkan dapat terus berlanjut, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam mengurus berbagai keperluan terkait tanah mereka.

AHY juga berjanji memberantas mafia tanah. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada yang bisa melawan hukum di Indonesia, termasuk para mafia tanah.

Advertising
Advertising

"Kalau ada masyarakat, apalagi masyarakat kecil yang dizalimi, yang akhirnya dibikin susah oleh para mafia tanah, kita akan bela habis," tutur AHY di Samarinda, dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis, 29 Februari 2024. "Tentunya kita akan berantas mafia tanah ini. Kita harus tegas."

AHY berharap kehadiran Kementerian ATR/BPN bisa benar-benar memberi jaminan kepastian hukum. Sebab selain untuk masyarakat, pemberian kepastian hukum hak atas tanah dilakukan demi menarik investor untuk menanam modal. Menurut AHY, hal tersebut bermanfaat karena dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Kalau ada investor ingin datang ke Indonesia dan mereka tahu tersedia lahan yang clean and clear dan punya kepastian hukum, mereka bisa dengan nyaman menanam uang dan modalnya di sini," ungkap AHY. "Ekonomi akan bergerak, rakyat juga akan senang karena akan terbuka lapangan kerja."

Pilihan Editor Bank Indonesia Perkirakan Ekonomi Global 2024 Lebih Lemah dari Tahun Lalu

Berita terkait

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

7 hari lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

8 hari lalu

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

AHY Tinjau Lahan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Ruang, Pastikan Administrasi Tak Bermasalah

8 hari lalu

AHY Tinjau Lahan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Ruang, Pastikan Administrasi Tak Bermasalah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berangkat ke Bandara Gorontalo, Sulawesi Utara pada Ahad dini hari, 5 Mei 2024. AHY akan mengunjungi calon lahan relokasi warga pengungsi yang terdampak semburan abu vulkanik Gunung Ruang, Tagulandang, Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

9 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN Sudah 18 Persen, Diklaim Tak Ada Masalah Lahan

9 hari lalu

Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN Sudah 18 Persen, Diklaim Tak Ada Masalah Lahan

Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN memastikan tidak ada permasalahan lahan untuk pembangunan runway Bandara VVIP di ibu kota.

Baca Selengkapnya

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

9 hari lalu

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

10 hari lalu

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

10 hari lalu

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

13 hari lalu

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

Jokowi mengatakan selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden urusan konflik tanah selalu menjadi keluhan utama warga.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

13 hari lalu

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

Presiden Jokowi ditagih sertifikat tanah oleh warga dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Baca Selengkapnya