TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan kembali menutup bank perkreditan rakyat (BPR). Terakhir, OJK menghentikan operasional PT Bank Perekonomian Rakyat EDC CASH terhitung sejak 27 Februari 2024.

Namun Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS minta nasabah dan masyarakat tetap tenang karena dana mereka aman dalam penjaminan lembaga itu. "Masyarakat tidak perlu khawatir atau menjadi tidak percaya kepada BPR. Pun kalau ada BPR yang terpaksa ditutup, nasabah tidak perlu khawatir karena simpanannya akan dijamin dan diganti oleh LPS," kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS, Didik Madiyono, saat dijumpai ANTARA di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024.

Awal tahun ini, OJK menutup enam BPR, yaitu BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho, BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPR Bank Pasar Bhakti, BPR Bank Purworejo, dan BPR EDC Cash.

Dengan adanya penutupan sejumlah BPR pada awal tahun 2024, kata dia, hal itu tidak berarti seluruh BPR dikatakan tidak baik. Didik menekankan bahwa masih banyak BPR yang selama ini dikelola dengan baik.

Menurut dia, kebanyakan BPR yang ditutup karena mengalami permasalahan mendasar mulai dari tindak pidana perbankan seperti kecurangan (fraud) hingga tata kelola (governance) dan manajemen risiko yang lemah.

"Jadi, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, biasa aja. Biasanya di BPR ini hampir 100 persen nasabahnya di bawah Rp2 miliar, jadi kebanyakan ter-cover (oleh LPS). Dari 99,97 persen itu ter-cover oleh LPS. Hanya 1-2 nasabah yang simpanannya di atas Rp2 miliar," kata Didik.

Sesuai ketentuan, LPS hanya menjamin simpanan nasabah bank maksimal Rp2 miliar.

Sebelumnya, pada Januari 2024, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi bahwa masih akan ada BPR yang bangkrut pada tahun ini. Berkaca pada tren dalam 18 tahun terakhir, rata-rata terdapat 7 hingga 8 BPR yang ditutup per tahunnya.

LPS menilai tumbangnya beberapa BPR tidak begitu berdampak terhadap perekonomian nasional secara signifikan. LPS juga memastikan bahwa tren kebangkrutan BPR setiap tahun bukan dikarenakan melemahnya kondisi ekonomi Indonesia, melainkan karena praktik fraud yang sering terjadi.

Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi Banten, Roberto Akyuwen, mengatakan bahwa pencabutan BPR EDCCASH Tangerang dilakukan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP- 26/D.03/2024.

“Pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” ujar Roberto dalam keterangan resmi, Selasa, 27 Februari 2024.

Roberto menjelaskan, OJK telah menetapkan PT BPR EDCCASH dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Kurang Sehat pada 31 Maret 2023.

Kemudian, pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan PT BPR EDCCASH dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan Permodalan dan Likuiditas.

“Namun demikian, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” tuturnya.

Pilihan Editor 2.820 Tentara Ditempatkan di IKN Tahun Ini, Pemindahan 65 Ribu Prajurit Rampung pada 2045